6 Komentar

Laporan Kegiatan : Pelatihan Singkat Penyusunan RP-RHL Wilayah Kerja BPDAS Kahayan

Oleh : Khulfi M. Khalwani, S.Hut

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komponen utama Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi vegetasi, lahan dan sungai, dengan air berperan sebagai pengikat keterkaitan dan ketergantungan antar komponen utama DAS atau Sub DAS. Air selalu bergerak dalam satu siklus hidrologi, meliputi curah hujan, peresapan serta penguapan dan pengalirannya dalam wilayah DAS / Sub DAS. Fluktuasi debit air sebagai indikator kunci stabilitas DAS, dipengaruhi oleh kondisi vegetasi, lahan dan sungai serta sedimentasi sebagai indikator kunci kualitas sistem DAS. Oleh karena itu hutan dan lahan sebagai kawasan penangkap air atau catchment area yang berfungsi menjaga tata air pada suatu DAS, harus dijaga kelestariannya.

Kelestarian hutan sangat tergantung dari pengelola yang memegang kendali dan tujuan pengelolaan kehutanan. Sebagai sumberdaya yang dapat diperbaharui, hutan bukanlah jenis sumberdaya alam yang habis sekali pakai. Sifat terbaharui yang terkandung di dalamnya memungkinkan bagi sumberdaya hutan untuk dilaksanakan pembangunan kembali pasca eksploitasi guna mengembalikan pada kondisi seperti semula. Dengan sifat ini maka sumberdaya hutan sebagai salah satu potensi pembangunan dapat selalu di “rebuilding” sehingga kelestarian baik aspek fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosialnya dapat selalu dijamin.

Laju deforestasi pada tahun 2000 – 2005 sebesar 1,08 juta Ha/Tahun, di lain pihak laju rehabilitasi hanya sebesar 500.000 Ha/Tahun. Oleh karenanya masih sangat diperlukan upaya rehabilitasi agar kondisi sumber daya hutan dan lahan yang ada dapat dipertahankan sekaligus pada gilirannya nanti dapat dilestarikan, baik sebagai komoditi ekonomi maupun sebagai suatu ekosistem. Agar pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu perencanaan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan terdiri atas :

Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS)

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL)

Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL).

Tata cara penyusunan RTkRHL-DAS telah ditetapkan dengan peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.32/Menhut-II/2009. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) merupakan rencana manajemen (management plan) dalam rangka penyelenggaraan sesuai dengan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RPRHL merupakan tindak lanjut penyusunan RTkRHL-DAS, sehingga dalam penyusunannya didasarkan kepada RTkRHL DAS. Penyusunan RPRHL berdasarkan kepada wilayah hutan/administratif, rencana pengelolaan hutan dan potensi sumberdaya yang tersedia antara lain jumlah tenaga, sarana prasarana, dan pendanaan. Menindaklanjuti hasil rapat Koordinasi Teknis Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 pada tanggal 24-25 Maret 2010, berkaitan dengan telah disahkannya Buku Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTkRHL-DAS) Wilayah Kerja BPDAS Kahayan, maka perlu diadakan pelatihan singkat penyusunan RPRHL bagi instansi pemerintah yang berwenang atas wilayah administratif/ kawasan hutan tempat kegiatan RHL akan diadakan.

Balai Taman Nasional Sebangau merupakan pengelola kawasan Taman Nasional Sebangau seluas ± 568.700 ha yang terletak di antara sungai Sebangau dan sungai Katingan sehingga sebagian kawasan termasuk dalam wilayah kerja BPDAS Kahayan. Meskipun berdasarkan pengertian DAS, kawasan gambut Taman Nasional Sebangau sebenarnya memiliki topografi yang relatif datar/ tidak jelas batas DAS-nya, RPRH yang disusun tetap mengacu kepada RTkRHL-DAS Kahayan. Hal ini disebabkan belum dibuatnya Unit Terkecil Pengelolaan (UTP-RHL) untuk kawasan hutan mangrove dan gambut.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan pelatihan singkat penyusunan RPRHL di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan adalah memberikan arahan dan sosialisasi bagi para pihak yang berkompeten (pemerintah daerah dan pengelola kawasan hutan) tentang tata cara penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL).

Tujuannya adalah agar proses penyusunannya berjalan dengan baik dan dokumen RPRHL dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi lokasi/ wilayah cakupan.

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan pelatihan ini adalah instansi pemerintah/ satuan kerja yang berwenang atas wilayah administratif/ kawasan hutan tempat kegiatan RHL akan diadakan.

D. Manfaat

Sesuai hirarki perencanaan sebagaimana diamanatkan PP 76 tahun 2008, maka RPRHL merupakan rencana yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL).

II. PENYELENGGARAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan singkat penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kahayan, Kalimantan Tengah dengan melibatkan unsur-unsur teknis dari Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah dan UPT Kementerian Kehutanan yang termasuk dalam wilayah kerja BPDAS Kahayan.

B. Waktu dan Tempat Kegiatan

Pelatihan singkat penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan selama sehari yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 bertempat di Ruang Rapat Kantor BPDAS Kahayan.

C. Materi Kegiatan

Materi kegiatan pelatihan ialah bahan sosialisai RPRHL dan alur pembuatan RPRHL di wilayah kerja BPDA Kahayan berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar pada pelatihan singkat penyusunan RPRHL di wilayah kerja BPDAS Kahayan adalah Kepala BPDAS Kahayan (sebagai pembuka dan pemberi arahan) dan tenaga fungsional yang bertugas mengurusi RPRHL dan RTkRHL-DAS di wilayah kerja BPDAS Kahayan.

E. Peserta Peserta terdiri dari staf teknis, terutama yang memahami GIS dari instansi pemerintah/ satuan kerja yang berwenang atas wilayah administratif/ kawasan hutan tempat kegiatan RHL akan diadakan.

III. ANALISIS HASIL KEGIATAN

A. Sistem Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dengan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan DAS adalah 1). Pengelolaan DAS dilaksanakan secara terpadu didasarkan atas DAS sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan; 2). Pengelolaan DAS terpadu melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan; 3). Pengelolaan DAS terpadu bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis sesuai dengan karakteristik DAS; 4). Pengelolaan DAS terpadu dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil; 5). Pengelolaan DAS terpadu berlandaskan pada azas akuntabilitas.

Adapun hirarki Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan terdiri atas :

1. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS).

RTkRHL-DAS merupakan rencana indikatif kegiatan RHL yang disusun berdasar kondisi biofisik, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat dalam satuan unit DAS, untuk kurun waktu 15 tahun. RTkRHL-DAS paling sedikit memuat 4 (empat) hal, yaitu :

Rencana Pemulihan Hutan dan Lahan

Rencana pemulihan hutan dan lahan lebih diarahkan untuk memulihkan kondisi hutan dan lahan sehingga dapat berfungsi kembali dalam mendukung sistem penyangga kehidupan. Kegiatan utama lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan vegetatif baik di luar maupun di dalam kawasan hutan (lindung, produksi, dan konservasi).

Pengendalian Erosi dan Sedimentasi

Pengendalian erosi dan sedimentasi dilakukan dengan penerapan teknik konservasi tanah baik secara vegetatif (reboisasi dan penghijauan) maupun sipil teknis.

Pengembangan Sumber Daya Air

Pengembangan sumber daya dan air adalah upaya peningkatan pemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk bebagai keperluan. Dalam RTkRHL-DAS pengembangan sumber daya air lebih ditekankan kepada upaya pengendalian tata air DAS dan konservasi air.

Pengembangan Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan diarahkan agar kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan organisasi pelaksana RHL (baik pemerintah maupun masyarakat) berjalan dengan baik, serta terciptanya tata hubungan kerja antar unit kerja sesuai ketentuan.

Di samping hal tersebut, perlu dirumuskan juga : Kelembagaan di tingkat lapangan dalam hal pelaksanaan maupun pemberdayaan masyarakat dan penyuluhannya. Peraturan perundangan (yang sudah ada) maupun yang diperlukan.

2. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL)

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) merupakan rencana manajemen (management plan) dalam rangka penyelenggaraan RHL sesuai dengan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPRHL disusun dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan dengan menggunakan unit analisis DAS/Sub DAS, untuk kurun waktu 5 tahun.

RPRHL di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung disahkan/ditetapkan oleh Bupati / Walikota.

Di wilayah Pulau Jawa (kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) karena pemangku kawasan hutan produksi dan hutan lindung adalah Perum Perhutani, maka RPRHL tidak disusun oleh Kabupaten / Kota dimana kawasan hutan tersebut berada. Karena rencana pengelolaan kawasan hutan tersebut sudah disusun oleh Perum Perhutani di dalam kerangka pengaturan kelestarian hutan / perusahaan.

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang pemangku/ pengelola adalah Provinsi disahkan/ditetapkan oleh Gubernur.

RPRHL di luar kawasan hutan disahkan/ditetapkan oleh Bupati / Walikota, sedangkan RPRHL di dalam kawasan hutan konservasi oleh Menteri.

3. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL).

RTnRHL merupakan rencana fisik yang lebih detail setiap tahun dalam wilayah Kabupaten / Kota dan kawasan hutan konservasi, yang merupakan penjabaran dari RPRHL dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

B. Metoda Penyusunan RP RHL

1. Cakupan RP RHL

Penyusunan RPRHL meliputi satu wilayah administrasi kabupaten / kota dan wilayah pengelolaan kawasan hutan, yang minimal memuat strategi dan kebijakan, lokasi, jenis kegiatan, kelembagaan, pembiayaan, dan tata waktu dengan jangka waktu rencana 5 (lima) tahun.

2. Diagram Alir Penyusunan RP RHL

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri dari :

Rencana Pengelolaan rehabilitasi di dalam kawasan hutan (RPRH)

Rencana Pengelolaan rehabilitasi di lahan (RPRL)

Untuk kawasan Taman Nasional Sebangau yang memang merupakan ekosistem hutan sekunder menggunakan RPRH sebagai rencana pengelolaan (management plan) untuk mengelola pelaksanaan kegiatan RHL yang didasarkan kepada Rencana Teknik RHL DAS (termasuk mangrove dan hutan pantai), pengelolaan hutan dan potensi sumberdaya (tenaga, sarana prasarana dan pendanaan) pada setiap wilayah Kabupaten/Kota dan kawasan hutan. Adapun diagram alir penyusunan RPRH disajikan pada Gambar

3. Tahapan Penyusunan RPRHL

Penentuan Wilayah Penyusunan RPRH

Langkah awal dalam penyusunan RPRHL adalah menetapkan wilayah penyusunan RPRHL sesuai dengan batas wilayah pemangkuan, yaitu wilayah administrasi kabupaten/ kota untuk RPRL dan wilayah pemangkuan hutan untuk RPRH.

Pada dasarnya, pada peta Rencana Teknis RHL DAS (RTkRHL DAS) sudah terdapat batas administrasi/ fungsi hutan. Namun apabila belum terdapat batas sampai tingkat desa maka untuk menetapkan wilayah penyusunan RPRH/ RPRL ditempuh dengan mengoverlaykan peta RTkRHL DAS dengan peta administrasi pemerintahan/ pemangkuan hutan.

Gambar 3.1 Diagram Alir Penyusunan RPRH

Pembuatan Unit Terkecil Pengelolaan RHL (UTP RHL)

Satuan perencanaan RHL adalah suatu unit ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), karena tujuan RHL dalam jangka panjang adalah mengembalikan fungsi-fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung DAS menjadi optimal. Dalam skala mikro, unit pengelolaan RHL juga idealnya adalah suatu daerah tangkapan air mini (mini-watershed). Dengan unit mini-watershed ini maka kegiatan RHL akan menghasilkan suatu ekosistem-ekosistem hidrologis mini yang hasil RHL dan dampaknya dapat diukur. Dengan alasan inilah maka unit terkecil pelaksanaan RHL juga dilaksanakan pada hamparan lahan dalam satu satuan sistem hidrologi yang untuk selanjutnya disebut dengan Unit Terkecil Pengelolaan Rehabilitasi Hutan (UTP RH) dan Unit Terkecil Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (UTP RL).

Secara manual untuk menentukan UTP-RH / UTP-RL tersebut dibuat dengan cara mengoverlaykan peta LMU dengan peta topografi selanjutnya dilakukan deliniasi dan memberikan batas hamparan pada peta yang berada pada satu satuan sistem hidrologi / satu daerah tangkapan air (DTA) terkecil.

Untuk mempermudah para pelaksana penyusun RP RHL di daerah maka Direktorat Bina RHL Ditjen RLPS telah menyusun unit terkecil hidrologi (mini-watershed) seluas antara 200-300 Ha dengan metoda analisis spasial dari Citra Shuttle Radar Tophographyc Mission (SRTM) dengan peralatan GIS. Setiap unit mini-watershed mempunyai identitas (ID) secara nasional. UTP RH/UTP RL adalah hasil overlay antara mini-watershed ini dengan LMU terpilih (berikut MRT vegetatif dan Sipil Teknis) pada RTk-RHL DAS. Dari peta mini-watershed dan dengan ID yang dibakukan secara nasional, setelah di overlaykan dengan wilayah kerja, penyusun RP-RHL dapat mengidentifikasi dan menginventarisasi unit-unit mini-watershed yang berada di wilayah kerja nya. Wilayah kerja penyusunan RP-RHL akan terbagi habis oleh unit mini-watershed. Unit mini-watershed yang akan ditetapkan sebagai UTP RH-UTP RL adalah unit mini-watershed yang di dalamnya terdapat hamparan lahan kritis (LMU terpilih).

Pembuatan Unit Terkecil Pengelolaan RHL yang diuraikan diatas adalah hanya berlaku pada wilayah yang secara geomorfologis dapat dibedakan punggung-lembah dengan nyata di lapangan. Sistem UTP RHL ini tidak dapat diidentifikasi pada wilayah hilir DAS, kawasan ekosistem mangrove – rawa – gambut. Untuk kawasan ini unit pengelolaan RHL adalah menggunakan Land Mapping Unit (LMU) dalam RTk-RHL DAS yang dioverlaykan dengan batas-batas administratif/satuan pengelolaan hutan yang ada.

4. Penajaman Analisis

Dalam rangka menetapkan proyeksi rencana kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang semi definitif (terutama untuk hutan konservasi) perlu adanya penajaman kajian/analisis terhadap rencana yang dibuat berdasarkan data/peta/ketentuan sebagai berikut :

Fungsi Kawasan/ Zonasi

Fungsi kawasan berguna untuk mengetahui suatu kawasan hutan termasuk dalam hutan produksi, hutan lindung atau hutan konservasi. Setelah diketahui fungsinya maka yang penting adalah menentukan jenis tanamannya. Hal ini karena rehabilitasi di setiap fungsi kawasan mempunyai tujuan yang berbeda. Rehabilitasi di hutan produksi dititikberatkan kepada peningkatan produktivitas kawasan, pada hutan lindung ditekankan pada fungsi perlindungan / penyangga sistem kehidupan, sedangkan pada hutan konservasi adalah untuk pembinaan habitat.

Zonasi digunakan untuk mengetahui pembagian zona dalam wilayah kawasan hutan konservasi, dimana sasaran rehabilitasi tidak diperkenankan pada cagar alam dan zona inti taman nasional.

Perambahan Hutan Informasi/data perambahan hutan suatu kawasan hutan sangat diperlukan untuk menentukan perlakuan yang akan diterapkan pada kawasan hutan yang memiliki potensi atau telah terjadi perambahan di dalamnya. Informasi / data yang diperlukan antara lain meliputi penggunaan kawasan yang dirambah, luas hutan yang dirambah, siapa yang merambah, sudah berapa lama dan sebagainya.

Pemilihan lokasi lebih diprioritaskan pada kawasan – kawasan yang tidak ada perambahan (clear and clean)

Apabila belum terdapat data/peta potensi perambahan hutan maka terlebih dahulu dibuat data/peta dimaksud, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan RHL.

Jenis vegetasi

Peta/informasi untuk jenis vegetasi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan diperlukan untuk menentukan jenis-jenis tanaman yang cocok tumbuh di suatu wilayah tertentu. Jenis tanaman yang direkomendasikan dalam RTkRHL masih alternatif dan pemilihannya baru didasarkan pada ketentuan teknis utamanya agroklimat. Oleh karena itu pemilihan jenis tanaman dalam RPRHL perlu pengkajian lebih dalam lagi dengan memperhatikan sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Selain hal yang diuraikan sebelumnya, data / peta lain yang diperlukan meliputi kegiatan RHL yang pernah dilakukan (agar tidak tumpang tindih), penutupan lahan, tanah/ kesuburan/ kemapuan lahan, bangunan vital, mata air, aksesibilitas, iklim, kependudukan, keadaan tenaga kerja, tingkat upah dan harga, sarana dan harga, serta sarana dan prasarana penyuluhan.

Data/ informasi tersebut di atas agar ditampilkan dalam bentuk tabel pada Buku RPRH yang akan disusun.

5. Penetapan Rencana

Setelah diadakan penajaman analisis terhadap seluruh rencana yang direkomendasikan RTk-RHL maka diperoleh gambaran dan informasi tentang kondisi lokasi yang lebih kongkrit. Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penetapan teknik RHL yang akan dilaksanakan didasarkan pada potensi anggaran, potensi SDM, kebijakan umum pembangunan daerah, serta hasil pendalaman analisis tersebut di atas.

Sebelum ditetapkan menjadi sasaran rencana RP-RHL untuk 5 (lima) tahun maka terlebih dahulu dilakukan cek lapangan (ground check), dengan intensitas sampling sebesar 2,5%-5% dari jumlah UTP RH, menggunakan metode Stratified Purposive With Random Sampling. Berdasarkan hasil cek lapangan akan dapat ditentukan / dipastikan lokasi, luas serta teknik RHL yang akan diterapkan pada lokasi tertentu.

Rencana RHL untuk jangka waktu 5 tahun yang sudah ditetapkan dirinci setiap tahun dan dikelompokkan ke dalam : a) Rencana Pemulihan Hutan dan Lahan; b) Pengendalian Erosi dan Sedimentasi; c) Pengembangan Sumberdaya Air

Kegiatan pengembangan sumber daya air lebih ditekankan kepada bagaimana upaya pengendalian tata air DAS dan konservasi air.

Upaya pengendalian tata air DAS dan konservasi air pada prinsipnya adalah memperkecil aliran permukaan (surface run off) dan memperbesar infiltrasi air hujan dengan kegiatan pembuatan embung, sumur resapan air dan lubang biopori. Di samping itu dapat dilakukan perlindungan dan pelestarian mata air dengan penanganan di daerah tangkapannya pada radius 200 meter di sekeliling mata air.

Setelah langkah-langkah tersebut di atas dilaksanakan, selanjutnya dibuat Peta Rencana Pengelolaan RHL (selama lima tahun) dengan skala minimal 1 : 50.000. Muatan minimal peta tersebut adalah batas wilayah pengelolaan terkecil dan UTP RH beserta kodifikasinya.

6. Muatan RPRHL

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008, pasal 15 angka (1) dan Pasal 16 angka (1), bahwa baik RPRH maupun RPRL paling sedikit memuat kebijakan dan strategi, lokasi, jenis kegiatan, kelembagaaan, pembiayaan dan tata waktu.

C. Prosedur Penyusunan dan Outline

1. Prosedur Penyusunan

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, disusun berdasarkan RTk RHL DAS, wilayah administrasi rencana pengelolaan hutan dan potensi sumberdaya yang tersedia (tenaga, sarana prasarana dan pendanaan). Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dibedakan menjadi :

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di dalam kawasan Hutan (RPRH), pada hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. RPRH hutan produksi yang dibebani hak / ijin menjadi tanggung jawab pemegang hak/ ijin.

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di luar kawasan hutan (RPRL).

RPRHL pada hutan produksi (yang tidak dibebani hak), hutan lindung dan di luar kawasan hutan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Sedangkan RPRH pada hutan konservasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal PHKA atas nama Menteri Kehutanan.

Berdasarkan hal tersebut maka penyusunan RPRH pada hutan konservasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pemangkuan Hutan Konservasi yang bersangkutan. Tim terdiri dari dinas / instansi terkait, pakar dari Perguruan Tinggi / LSM. RPRH pada Hutan Konservasi yang telah disusun oleh Tim diadakan penilaian oleh Kepala BPDAS dan Kepala UPT PHKA, disetujui oleh Direktur Jenderal PHKA dan disahkan oleh Menteri. Selama proses penyusunannya BPDAS berkewajiban untuk mengadakan supervisi.

2. Outline

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) disajikan dalam bentuk buku. Outline Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabiltasi Hutan (RPRH) dalam Kawasan Hutan Konservasi berisi muatan-muatan RPRH seperti kebijakan dan strategi, lokasi, jenis kegiatan, kelembagaaan, pembiayaan dan tata waktu. Adapun susunannya adalah sebagai berikut ini.

Judul Buku : RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN

BTN / BKSDA / TAHURA : ……………

Warna dasar sampul buku : Hijau Muda

Disajikan dalam 1 (satu) Buku, yang dilampiri Peta Rencana Pengelolaan RHL dengan skala minimal 1 : 50.000.

Kerangka (outline) Buku adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

LEMBARAN PENILAIAN DAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR DAFTAR

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup

D. Beberapa Pengertian

II. KONDISI UMUM KAWASAN HUTAN

A. Kondisi Biofisik

(letak geografis / astronomis, zonasi kawasan, pemanfaatan hutan, jenis vegetasi, penutupan lahan, iklim, tanah/kesuburan/kemampuan lahan, bangunan vital, wilayah pengembangan pangan )

B. Kondisi Sosekbud

(kependudukan, luas kepemilikan lahan, keadaan tenaga kerja, tingkat upah dan harga, sarana prasarana perekonomian, sarana dan sarana penyuluhan, aksesibilitas, perambahan hutan).

C. Kegiatan Reboisasi / Restorasi yang Pernah Dilaksanakan (termasuk keberhasilannya)

D. Kondisi Kelembagaan (Struktur Organisasi, Kapasitas Org/ SDM dll)

III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kebijakan dan Strategi Umum Pengelolaan Kawasan Hutan…(Wil Kerja Pemangku Kawasan)

B. Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi Kawasan Hutan…. (Kawasan Sasaran Rehabilitasi Hutan)

IV. SASARAN REHABILITASI HUTAN

A. Sasaran Rehabilitasi Lahan 15 Tahun (2010-2024) (Sumber dari RTkRHL-DAS)

B. Sasaran Rehabilitasi Lahan 5 Tahun

1. Pemulihan Hutan

2. Pengendalian Erosi dan Sedimentasi

3. Pengembangan Sumberdaya Air

V. RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN

A. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Kawasan Hutan per-Zona/Klas/Blok

1. Perencanaan RHL

2. Organisasi

3. Pelaksanaan

4. Pengendalian

B. Rencana Pembiayaan

C. Rencana Kegiatan Pendukung Rehabilitasi Hutan

D. Rencana Pengembangan Kelembagaan

E. Monitoring dan Evaluasi.

LAMPIRAN

- Peta RP-RHL Skala peta minimal 1 : 50.000, dengan muatan : batas wilayah administrasi sampai tingkat desa, batas UTP RH beserta kodifikasinya.

– Peta Fungsi Kawasan / Zonasi – Peta Penutupan Lahan

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, disusun berdasarkan RTk RHL DAS, wilayah administrasi rencana pengelolaan hutan dan potensi sumberdaya yang tersedia (tenaga, sarana prasarana dan pendanaan).

2. Sistem UTP RHL (Unit Terkecil Pengelolaan RHL) tidak dapat diidentifikasi pada wilayah hilir DAS, kawasan ekosistem mangrove dan rawa gambut. Karena pada wilayah ini secara geo morfologis tidak dapat dibedakan punggung-lembah dengan nyata di lapangan.

3. Untuk kawasan Taman Nasional Sebangau yang merupakan kawasan ekosistem rawa gambut tropika, belum ditentukan/ dibakukan Unit Terkecil Pengelolaan RHL-nya. Sehingga unit pengelolaan RHL adalah menggunakan Land Mapping Unit (LMU) dalam RTk-RHL DAS yang dioverlaykan dengan batas-batas satuan pengelolaan hutan yang ada (Zonasi/ Blok/ Wilayah Kerja).

4. RPRH pada hutan konservasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pemangkuan Hutan Konservasi yang bersangkutan. Tim terdiri dari dinas / instansi terkait, pakar dari Perguruan Tinggi / LSM. RPRH pada Hutan Konservasi yang telah disusun oleh Tim diadakan penilaian oleh Kepala BPDAS dan Kepala UPT PHKA, disetujui oleh Direktur Jenderal PHKA dan disahkan oleh Menteri. Selama proses penyusunannya BPDAS berkewajiban untuk mengadakan supervisi.

B. Saran

Penyusunan RP RHL yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 harus dilakukan di kawasan TN Sebangau dan disinergikan dengan Rencana Rehabilitasi dan Restorasi yang ada di dalam RPTN. Meskipun acuan baku untuk penentuan UTP di lahan gambut belum ditentukan, kegiatan RHL masih bisa mengacu kepada RTkRHL-DAS wilayah kerja BPDAS Kahayan yang telah disahkan.

About these ads

6 comments on “Laporan Kegiatan : Pelatihan Singkat Penyusunan RP-RHL Wilayah Kerja BPDAS Kahayan

  1. weh…muantap nih laporanx.pengen jg ni belajr buat RPRHL n RTnRHL di kab. sy brtugas..cumannn gmn memulaix yaaaa ajar donk…

  2. bro, salam rimba.. aq Harry dr BPDAS Kepri. ada masalah dikit neh disni utk pnyusunan RPRHL, Kualitas SDM Kab/Kota disini kan msh ga ngerti utk bikin yg kayak2 gni (maklum prov baru) jdi aq mnta tlg ada ga contoh yg dah jadi di Kayahan dri Kab/Kota dsna.. cm buat ngasi contoh ke mrka gini loh RPRHL tu.. tq bgt yaa kl ada..

  3. Izin Sedot…. Semoga makin maju dan sukses selalu. Amin.

  4. boleh minta no HP nya ?. kirim ke 085258360347. Aku butuh konsultasi. Iman

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 265 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: