TAHUN 2011 : TN. SEBANGAU SIAGA KEBAKARAN HUTAN

Oleh : Khulfi M.K, S.Hut

Pengendali Ekosistem Hutan Ahli  Balai TN. Sebangau

 

Jika ada pertanyaan gangguan macam apa yang paling menakutkan untuk ekosistem hutan gambut TN. Sebangau, menurut penulis jawabannya adalah kebakaran hutan. Karena tidak hanya mengurangi jumlah tegakan alam yang ada, kebakaran hutan gambut juga akan memusnahkan potensi Tanaman & Satwa Liar (TSL) di dalamnya serta melepas kandungan karbon di atas dan di bawah permukaan tanah ke udara, yang tentunya berdampak negatif secara langsung terhadap lingkungan sekitar.

 

Kawasan TN. Sebangau seluas ± 568.700 ha merupakan kantung habitat TSL yang kondisinya relatif lebih baik dibandingkan daerah di sekitarnya yang telah dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seperti di area bekas Proyek Sejuta Hektar Lahan Gambut (PLG). Memasuki tahun 2011, ancaman berupa kebakaran hutan perlu lebih diwaspadai pada kawasan, karena pada tahun sebelumnya tidak ada hotspot satu pun yang terdapat di dalam kawasan diakibatkan curah hujan tahunan yang relatif tinggi, sedangkan pada tahun ini musim kemarau telah mulai dirasakan.

 

Dari Laporan Hasil Pemantauan Sumberdaya Alam dan Lingkungan berdasarkan Data Satelit Penginderaan Jauh yang dikeluarkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional pada bulan Mei 2011, diketahui bahwa terdapat 27 titik panas (hotspot) di Propinsi Kalteng dan Kondisi Potensi Tingkat Kemudahan Penyulutan Api (Fine Fuel Moisture Code – FFMC) termasuk kategori ekstrim. Berdasarkan data dari millist si Pongi Direktorat Jenderal Pelestarian Hutan & Konservasi Alam (Ditjen PHKA) higga bulan Juni 2011 terdeteksi sekurangnya ada 3 hotspot di dalam kawasan TN. Sebangau.

 

Tentunya kita masih ingat dengan tragedi kebakaran hutan tahun 1997. Berdasarkan hasil pantauan data satelit sebelum dan sesudah kebakaran pada tahun 1997 di dalam areal studi seluas 2,5 juta hektar di daerah Kalimantan Tengah, diketahui bahwa 32% (790.000 ha) areal tersebut terbakar dan 91,5 % (730.000 ha) merupakan lahan gambut. Dari hasil pengukuran lapangan (ground measurement) kebakaran gambut dalam, diduga telah dilepaskan karbon ke atmosfir sebanyak 0,19 – 0,23 gigaton (Gt) sebagai akibat kebakaran gambut dalam dan karbon yang dilepaskan diperbanyak pula sebesar 0,05 Gt sebagai akibat kebakaran tajuk (overlying vegetation). Hasil ekstrapolasi menunjukkan bahwa akibat kebakaran gambut dan vegetasi di Indonesia pada tahun 1997 telah dilepaskan karbon (CO2) ke atmosfir sebesar 0,81 – 2,57 Gt, dimana hal ini setara dengan 13 – 40 % rata – rata emisi karbon tahunan global yang dihasilkan dari bahan bakar fosil dan efek kebakaran tersebut menghasilkan konsentrasi CO2 di atmosfir terbesar sejak awal pengukuran konsentrasi karbon di atmosfir sejak tahun 1957 (Susan E. Page et al, dalam Nature, 2002).

 

Untuk mengantisipasi hal tersebut terulang kembali; dan dalam rangka mencapai target indikator kinerja Ditjen PHKA tahun 2010 – 2014 yaitu penurunan jumlah hotspot di Pulau Kalimantan sebesar 29 % untuk setiap tahun dari rerata 2005-2009; Balai TN. Sebangau telah membentuk & mengaktifkan Posko Siaga Kebakaran Hutan baik pada tingkat kantor balai maupun tingkat Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN). Upaya pengendalian kebakaran hutan yang diterapkan di TN. Sebangau meliputi pengembangan sistem penanggulangan kebakaran, deteksi dan evaluasi kebakaran, pencegahan, pemadaman kebakaran, dan perbaikan dampaknya.

 

Berdasarkan pengalaman di lapangan, upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran di TN. Sebangau selama periode kemarau yang panjang tidak dapat dilakukan maksimal mengingat luasan kawasan dan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang masih minim. Akses memasuki kawasan sebagian besar hanya melalui jalur sungai dan kanal – kanal eks–HPH, untuk itu diperlukan alat transportasi dan peralatan khusus untuk mendukung upaya pemadaman di kawasan TN. Sebangau. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah faktor sosial, karena pada kenyataannya masih ada nelayan tradisional yang sengaja membakar tumbuhan rasau (sejenis pandan-pandanan) yang dianggap dapat mendatangkan ikan lebih banyak.

 

Upaya pengendalian kebakaran hutan di TN. Sebangau tidak bisa lepas dari kharakteristik sosial sekitar kawasan, karena pada dasarnya kebakaran hutan gambut jarang/tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Tingginya ketergantungan dan akses masyarakat akan manfaat hutan membuat semakin tinggi pula resiko bahaya kebakaran jika kurang mendapat perhatian. Selain itu kondisi fisik kawasan yang sebagian besar merupakan rawa gambut juga akan sangat mudah terbakar pada musim kemarau. Kebakaran yang terjadi  tidak saja hanya terjadi di permukaan/ vegetasi (top fire) tetapi juga pada lapisan bawah tanah (underground fire).

 

Dalam pengendalian kebakaran hutan, Balai TN. Sebangau selain telah memiliki Brigade Pengendali Kebekaran Hutan (Brigdalkarhut) yang telah dibentuk pada tahun 2009; juga melibatkan peran serta masyarakat yang tergabung dalam Regu Pengendali Kebakaran (RPK) berbasis masyarakat. Sebelum Balai TN. Sebangau ditunjuk sebagai pengelola kawasan (2006), RPK sebenarnya telah dibentuk oleh CKPP (Central Kalimantan Peatland Project) yang merupakan konsorsium beberapa LSM dan NGO pada beberapa desa yang ada di sekitar Sungai Sebangau dan Sungai Katingan. Setelah proyek ini selesai, Balai TN. Sebangau melakukan pembinaan lanjutan kepada RPK yang telah ada dan menambah beberapa RPK untuk dapat dilibatkan dalam upaya pengendalian hutan di dalam dan sekitar kawasan. Hingga saat ini jumlah RPK yang ada adalah sebanyak 16 (enam belas) regu, diantaranya : 1) SPTN Wilayah I Palangka Raya : RPK Kelurahan Kereng Bengkirai, RPK Kelurahan Sabaru, RPK Kelurahan Habaring Hurung; 2). SPTN Wilayah II Pulang Pisau : RPK Desa Sebangau Permai, RPK Desa Paduran Sebangau, RPK Desa Sebangau Jaya, RPK Desa Paduran Mulya; 3) SPTN Wilayah III Kasongan: RPK Desa Hyang Bana, RPK Desa Talingke, RPK Desa Tumbang Runen, RPK Desa Keruing, RPK Desa Parupuk, RPK Desa Tumbang Bulan, RPK Desa Perigi, RPK Desa Tewang Kampung, dan RPK Desa Mendawai.

 

Seiring perkembangan waktu, Brigdalkarhut dan RPK masih dirasa kurang cukup untuk mengatisipasi terjadinya bahaya kebakaran hutan dan melakukan pengecekan titik hotspot  secara langsung di lapangan. Selain disebabkan oleh terbatasnya SDM Brigdalkarhut, anggota RPK yang ada juga sulit untuk melakukan koordinasi dengan pihak pengelola karena faktor kesibukan/ aktifitas pribadi masing-masing anggotanya.

 

Brigdalkarhut dan RPK yang telah ada merupakan embrio bagi upaya pengendalian kebakaran di kawasan TN. Sebangau untuk jangka panjang ke depan. Oleh karena itu pada tahun 2011 ini, selain membentuk posko siaga kebakaran, Balai TN. Sebangau juga berencana membentuk satuan khusus Unit Pengendali Kebakaran Taman Nasional Sebangau (UPKTN Sebangau) yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk melakukan berbagai upaya pengendalian kebakaran hutan khususnya di dalam kawasan TN. Sebangau yang memiliki medan lapangan relatif lebih berat dibandingkan pada kawasan hutan yang ada di tanah mineral (bukan gambut). Satuan khusus ini adalah tim manggala agni yang memiliki cakupan wilayah kerja di dalam kawasan TN. Sebangau namun tidak menutup kemungkinan untuk tetap berpartisipasi melakuan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ada di sekitar kawasan. Terbentuknya UPKTN Sebangau diharapkan bisa meng-upgrade kembali regu – regu pengendali kebakaran yang sudah ada dalam bentuk wajah baru yang lebih dapat terkontrol dan siap sedia mengantisipasi bahaya kebakaran ekosistem gambut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s