Sekilas Tentang REDD+ di Indonesia

Khulfi M. Khalwani, S.Hut

 

REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) merupakan suatu mekanisme global yang bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang untuk melindungi hutannya. Tanda ‘+’ di belakangnya menambahkan konservasi dan pengelolaan hutan secara lestari, pemulihan hutan dan penghutanan kembali, serta peningkatan cadangan karbon hutan.

 

UNFCCC dalam keputusannya No. 11/CP.7 menyebutkan deforestasi didefinisikan sebagai akibat langsung dari adanya pengaruh manusia melalui konversi lahan berhutan menjadi lahan yang tidak berhutan. Sedangkan degradasi mencerminkan adanya penurunan stok karbon yang sifatnya terukur selama periode waktu tertentu sebagai akibat dari adanya pengaruh manusia dan menyisakan tutupan hutan yang dapat diukur di atas ambang batas minimum dari yang dipersyaratkan dalam definisi hutan.

 

Deforestasi menjadi topik utama dalam berbagai forum diskusi tentang isu perubahan iklim terkait sektor kehutanan. World Resource Institute (WRI) tahun 2000 dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2007, masing – masing mencatat bahwa deforestasi berkontribusi sebesar ± 18 % – 17 %  dari emisi global dan dari jumlah tersebut 75 % – nya  berasal dari negara berkembang.

 

Isu deforestasi dalam negosiasi UNFCCC pada COP-11 di Montreal tahun 2005, dibawah agenda “Pengurangan Emisi dari Deforestasi di Negara Berkembang (RED)” telah direspon secara positif oleh banyak Negara. Dalam berbagai forum termasuk COP/SB, banyak pihak memandang bahwa skema RED seharusnya melibatkan partisipasi dari semua Negara.

Sebagai bagian dari respon terhadap proses internasional dan dalam rangka penyiapan negosiasi di COP-13, Indonesia telah melaksanakan studi/ analisis cepat tentang status kesiapan baik dari aspek metodologi maupun aspek kebijakan, dan membentuk Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA) pada bulan Juli 2007.  Studi IFCA tahun 2007 merekomendasikan beberapa kegiatan untuk ditindaklanjuti, 3 (tiga) diantaranya ialah : 1) Menguji dan mengimplementasikan proyek-proyek percontohan pada berbagai kondisi (yang berdasarkan keputusan COP-13 tentang REDD disebut Demonstration Activities); 2) Meningkatkan kapasitas pada semua level; dan  3) Menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca yang nyata.

 

Maksud dari penyelenggaraan Demonstration Activities (DA) REDD+ adalah untuk menguji dan mengembangkan metodologi, teknologi dan institusi pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karbon melalui pengendalian deforestasi dan degradasi hutan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan desain pengelolaan hutan terkait pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan.

 

COP13 Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) tahun 2007, telah menghasilkan keputusan tentang pendekatan untuk mendorong aksi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang. REDD juga merupakan bagian penting dari aksi mitigasi perubahan iklim dalam “Bali Action Plan”.

 

REDD+ adalah salah satu tindak lanjut mandat keputusan COP13.  Menurut Keputusan 2 COP13, negara-negara maju dan berkembang dianjurkan bekerjasama dalam upaya-upaya menurunkan tingkat emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, termasuk dukungan finansial, peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Sebagai tambahan, aktifitas percontohan (Demonstation Activity) REDD+ dapat menjadi fasilitas pembelajaran dan sarana untuk membangun komitmen dan sinergi di antara para pemangku kepentingan multi pihak. Dengan demikian, pengembangan DA REDD+ merupakan komponen penting dalam Strategi Kesiapan REDD+ di Indonesia. Karenanya, berbagai kegiatan terkait metodologi, kebijakan, dan keterlibatan para pemangku kepentingan diterapkan.

 

REDD Indonesia dilakukan secara bertahap (phased-approach), dengan implementasi di tingkat sub-nasional (Propinsi/ Kabupaten/ Unit Manajemen), yang diintegrasikan ke tingkat nasional (national accounting with sub-national implementation). Pada tingkat sub-nasional strategi terbagi ke dalam tiga kategori dengan komponen kunci sebagai berikut :

  1. Penyiapan aspek metodologi untuk penetapan REL/RL (Reference Emission Level/Reference Level) dan pembangunan sistem MRV (measuring, reporting dan verification)
  2. Penyiapan/penguatan kelembagaan (pembentukan/penguatan kelembagaan untuk implementasi REDD termasuk distribusi insentif dan tanggung jawab, peningkatan kapasitas, komunikasi/ koordinasi/ konsultasi para pihak).
  3. Pembangunan Demonstration Activities (DA)-REDD yang merepresentasikan berbagai kondisi bio-socio-geografis.

 

Sesuai dengan Permenhut No. P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan   Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) djelaskan bahwa Pemrakarsa kegiatan DA REDD dapat berupa pemerintah, pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu, pemegang/ pengelola hutan hak, pengelola hutan adat, kepala kesatuan pengelola hutan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan demonstration activities. Pelaksanaan DA REDD dilaksanakan oleh pemrakarsa dan dapat dilakukan dengan bekerjasama bersama mitra, yang dalam hal ini, sesuai dengan Permenhut No. P.68/Menhut-II/2008 mitra adalah pemerintah, badan internasional, swasta dan perorangan yang memiliki kemampuan untuk mendanai penyelenggaraan DA REDD.

 

Sejak penyelenggaraan COP13 di Bali, Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian  Kehutanan telah mengembangkan perangkat hukum atau peraturan yang terkait   langsung   dengan   pelaksanaan   REDD.   Di   antara   perangkat   tersebut terdapat tiga Peraturan Menteri yang telah resmi diundangkan, yaitu:

  1. Permenhut No. P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan   Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)
  2. Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) 
  3. Permenhut No. P. 36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon  pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung

 

Permenhut   No.   68/2008   pada   dasarnya   menguraikan   prosedur   permohonan dan pengesahan kegiatan demonstrasi REDD, sehingga metodologi, teknologi dan   kelembagaan   REDD   dapat   dicoba   dan   dievaluasi.   Tantangannya   adalah bagaimana kegiatan demonstrasi dapat dialihkan menjadi proyek REDD yang sesungguhnya di masa yang akan datang. Sementara     itu Permenhut No.  30/2009  mengatur    tata  cara  pelaksanaan REDD, termasuk persyaratan yang harus  dipenuhi  pengembang, verifikasi dan sertifikasi, serta  hak  dan  kewajiban pelaku   REDD. Namun dalam Permenhut ini , ketentuan    mengenai  penetapan tingkat  emisi  acuan   sebagai   pembanding belum ditetapkan. Permenhut No. 36/2009 mengatur izin usaha REDD melalui penyerapan dan penyimpanan karbon. Di dalamnya juga diatur perimbangan keuangan, tata cara   pengenaan, pemungutan,     penyetoran    dan   penggunaan penerimaan negara   dari   REDD.  Peraturan ini membedakan   antara   kegiatan   penyerapan dan penyimpanan karbon di berbagai jenis hutan dan jenis usaha.

 

Dengan adanya   peraturan-peraturan  tersebut  pada  dasarnya REDD sudah dapat dilaksanakan. Karena seperti kebanyakan peraturan,  ketiga Permenhut tersebut  juga  mengacu pada  berbagai peraturan/ perundangan yang terkait.

 

Sesuai Permenhut No.  30/2009, Demonstration Activities REDD dapat dijadikan/dialihkan menjadi kegiatan REDD sepanjang memenuhi  persyaratan. Pelaku REDD mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan Cq. Komisi REDD. Setelah disetujui, pelaku REDD berkewajiban untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan dalam rangka pelaksanaan REDD, menetapkan referensi emisi sebelum pelaksanaan REDD, melakukan pemantauan sesuai dengan rencana, dan menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Menteri melalui Komisi REDD.

 

Implementasi kegiatan REDD dapat dilakukan pada Areal Kerja Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK- HA), Areal Kerja Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Kemasyarakatan (IUPHH- HKM), Areal Kerja Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Areal Kerja Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK- RE), Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Hutan Konservasi Hutan Adat Hutan Hak. Hutan Desa. Pelaksanaan REDD pada dua atau lebih areal yang berada di dalam satu wilayah Kabupaten atau Propinsi dapat digabung menjadi satu unit REDD

 

Adapun pelaku REDD di Indonesia terdiri dari entitas nasional dan entitas internasional. Untuk pelaku entitas nasional bisa terdiri dari Pemegang IUPHHK-HA Pemegang IUPHHK-HT, IUPHH-HKM, IUPHHK-HTR atau Pemegang IUPHHK-RE; Kepala KPHP, KPHL atau kepala KPHK; Kepala KPHK Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumberdaya Alam atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional; Pengelola Hutan Adat, dan Pemilik atau Pengelola Hutan Hak Pengelola Hutan Desa. Sedangkan untuk pelaku entitas internasional bisa terdiri Pemerintah, Badan Usaha, dan atau Organisasi internasional/ yayasan/ perorangan yang menyandang dana untuk pelaksanaan REDD.

 

Jika pelaksanaan REDD bisa dilakukan dengan baik, maka pelaku REDD dari entitas nasional berhak memperoleh pembayaran dari entitas internasional atas penurunan emisi yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pelaku REDD dari entitas internasional berhak menggunakan sertifikat REDD sebagai bagian dari pemenuhan komitmen pengurangan emisi negara maju sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu pelaku REDD juga berhak memperjualbelikan sertifikat REDD bagi perdagangan karbon REDD pasca 2012 yang dikaitkan dengan pelaksanaan komitmen pengurangan emisi negara maju.

Sumber : Analisis dari berbagai perturan terkait dan publikasi lainnya…

2 thoughts on “Sekilas Tentang REDD+ di Indonesia

    • Saran saya banyak2 membaca pak bhulux… hehehe… btw mas lukman ini kan magister perencanaan ruang dan dari Ditjen BUK,, nah bisa tuh evaluasi proyek REDD di KPHP Model dari segi keruangan =D

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s