Pencermatan terhadap SURAT EDARAN NOMOR : SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012

Oleh Khulfi M. Khalwani, S.Hut

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) No.41/P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 mengenai Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Permenhut P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Permenhut No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard  Biaya  Produksi  Pemanfaatan  Kayu  Pada  Izin  Pemanfaatan  Kayu Dan Atau  Penyiapan  Lahan  Dalam  Rangka  Pembangunan  Hutan  Tanaman, antara Letjend. Purn. SUGIONO (Ketua Umum APHI)  Vs MENTERI KEHUTANAN RI, dinyatakan bahwa :

–     Kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sesuai Permenhut P. 14/Menhut-II/2011, Pasal 1 ayat (5), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, pasal 36 dan Permenhut No. P.65/Menhut-II/2009, Pasal 1 – 4 serta lampiran 2 tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  (tidak  sah)  dan  batal  demi  hukum serta tidak berlaku umum;

–     Hal tersebut dikarenakan bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi :   Undang-Undang No. 20 Tahun   1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak jo.  Peraturan Pemerintah No.   22  Tahun  1997  tentang  Jenis  dan  Penyetoran  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak jo.   Peraturan Pemerintah  No.  6 Tahun  2007  jo.  Peraturan Pemerintah  No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan    Hutan,  Serta  Pemanfaatan  Hutan  jo.  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2004 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo.Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang PengeIoIaan Barang Milik Negara/Daerah;

–     Atas dasar Putusan MA tersebut Menteri Kehutanan harus mencabut Permenhut P. 14/Menhut-II/2011, Pasal 1 ayat (5), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, pasal 36 dan Permenhut No. P.65/Menhut-II/2009, Pasal 1 – 4 serta lampiran 2

 

Menindaklanjuti Putusan MA tersebut, Kementerian Kehutanan RI, Cq. Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, menerbitkan Surat Edaran No. SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pengenaan Pungutan Penggantian Nilai tegakan (PNT) Terhadap IUPHHK-HT yang Melaksanakan Kegiatan Penyiapan Lahan dalam rangka Pembangunan Hutan Tanaman.

Surat Edaran tersebut  menyebutkan :

–   Pada periode tanggal 4 September 2009 s.d 8 Pebruari 2012 (Sebelum Putusan Mahkamah Agung berlaku), atas dasar LHP-KB dan LHP-KBK periode tersebut, Pemegang ijin IUPHHK-HT tetap dikenakan kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang diatur sesuai Permenhut P.14/Menhut-II/2011 dan nilai standarnya sesuai Permenhut No. P.65/Menhut-II/2009.

–   Terhitung sejak 9 Pebruari 2009 (Setelah Putusan Mahkamah Agung),  Pemegang ijin IUPHHK-HT tidak dikenakan kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT).

–    Bagi yang sudah membayar bisa dilakukan pengembalian terhadap wajib bayar atau dikompensasikan terhadap kewajiban pembayaran yang lain sesuai peraturan  yang berlaku (PSDH dan DR)

Analisis singkat dari berbagai sumber.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s