FOREST GOVERNANCE IN REPUBLIC OF GHANA

 Khulfi M. Khalwani, S.Hut

I.  Pendahuluan

  

Latar Belakang

 Lembaga internasional yang mengawali mempopulerkan istilah governance) adalah Bank Dunia melalui publikasinya yang diterbitkan tahun 1992 berjudul Governance and Development. Menurut Bank Dunia (1992), Definisi governance. adalah adalah “the manner in which power is exercised in the management of a country’s social and economic resources for development”. Pada pengertian ini konsep governance berkaitan langsung dengan proses pengelolaan pembangunan, yang melibatkan sektor publik dan privat. Governance dalam arti luas terkait dengan environmental institutional di mana warga negara berinteraksi antara mereka sendiri dan dengan instansi pemerintah/pejabat (Abdullatief, 2003).

 

Woodhouse (1997) dalam Mayer et al (2002), mendefinisikan governance dalam pengelolaan lingkungan sebagai struktur dan proses kekuasaan dan kewenangan, kerjasama dan konflik, yang mengatur pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa tentang alokasi dan penggunaan sumber daya melalui interaksi organisasi dan institusi sosial (pemerintah dan non pemerintah). Governance adalah komplek, meliputi hubungan lokal-global, hubungan antar sektor dan nilai yang berbeda. Governance dipandu oleh kebijakan, ditegakkan oleh hukum dan dilaksanakan melalui institusi. Sustainable Forest Management (SFM) sangat tergantung pada kondisi pemungkin yaitu kebijakan, hukum dan institusi, yang semuanya itu tercakup dalam good forestry governance.

 

Good forest governance mempunyai karakteristik: terbuka dan informatif, pembuatan kebijakan berdasarkan proses yang transparan; birokrasi dijiwai oleh etos kerja yang profesional, badan eksekutif pemerintah akuntabel atas apa yang dilakukannya, dan partisipasi yang kuat dari masyarakat sipil dalam berbagai keputusan-keputusan yang terkait dengan sektor ini (Muller and Johnson, 2009).  Menurut Mayer et al (2002), ada lima sistem dasar yang dapat memberikan kontribusi good forest governance, yaitu :

  1. Informasi/information (akses, cakupan, kualitas, transparansi)
  2. Mekanisme partisipatif/participatory mechanisms (representasi, kesempatan yang sama, akses)
  3. Keuangan/finances (internalisasi eksternalitas, efisiensi biaya)
  4. Keahlian/skills (keadilan dan efisiensi dalam membangun modal sosial dan SDM)
  5. Perencanaan dan pengelolaan proses/planning and process management (penetapan prioritas, pengambilan keputusan, koordinasi dan akuntabilitas).

Penyebab utama manajemen hutan yang buruk adalah tidak berjalannya kebijakan, hukum dan kelembagaan. Lembaga kehutanan yang lemah tidak bisa menegakkan hukum. Kelemahan dari forest governance cenderung mendasari masalah kehutanan seperti – pembersihan hutan primer, penghijauan yang tidak menghormati hak-hak dan kebutuhan masyarakat lokal, pengelolaan hutan yang mengabaikan keanekaragaman hayati dan sebagainya (Mayer et al, 2002).

 

Pada dua dekade terakhir ini, kesadaran komunitas dunia akan fungsi dan keberadaan hutan semakin meningkat, khususnya terkait dampak deforestasi dan degradasi hutan terhadap keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. akan tetapi luas hutan yang ada di dunia dari tahun ke tahun justru tetap mengalami tren penurunan atau bisa dikatakan bahwa kerusakan hutan, baik dalam bentuk deforestasi maupun degradasi masih terus berjalan.            

 

Berdasarkan data FAO dalam Global Forest Resource Assesment 2010, disebutkan bahwa pada tahun 1990 luas tegakan hutan di dunia adalah seluas 4.168.399.000 ha, sedangkan pada tahun 2000 berkurang menjadi 4.085.168.000 ha, kemudian pada tahun 2010 luas hutan dunia berkurang lagi menjadi 4.033.060.000 ha. Meskipun pada beberapa negara pada kurun tahun 2000 s.d 2005 menunjukkan tren peningkatan jumlah hutan melalui pembangunan hutan tanaman, tetapi secara global tren negatif/ penurunan jumlah hutan cenderung lebih banyak terjadi.

 

            Jika dihubungkan dengan pola kepemilikan lahan hutan di seluruh dunia, terlihat bahwa pada beberapa negara berkembang, khususnya di Asia Tenggara dan Afrika yang dinilai oleh FAO merupakan penyumbang laju deforestasi tertinggi, sebagian besar memiliki pola kepemilikan lahan hutan sebagai public ownership dan hanya sebagian kecil dari lahan hutan (< 20%) yang dijadikan sebagai private ownership baik dalam bentuk kepemilikan pribadi, lembaga/organisasi ataupun masyarakat lokal. Lalu bagaimana kondisi forest governance di Negara–negara berkembang?  

           

            Deforestasi dan degradasi hutan merupakan isu utama dari forest governance yang buruk. Salah satu Negara berkembang yang mengalami laju deforestasi yang cukup tinggi ialah Republik Ghana di Afrika. Berdasarkan data FAO  dalam Global Forest Resource Assesment (2010) luas tegakan hutan di Ghana pada tahun 1990 adalah seluas 7.448.000 ha, pada tahun 2000 berkurang menjadi 6.094.000 ha, kemudian pada tahun 2005 berkurang lagi menjadi 5.517.000 ha dan lima tahun setelah itu (tahun 2010) hutan di Ghana tersisa 4.940.000 ha. Pada pertengahan tahun 1980-an, kemampuan badan-badan kehutanan publik untuk mengelola sumberdaya alam memburuk. Setiap tahun selama tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, diperkirakan 20.000 ha kawasan tegakan hutan yang bernilai hilang karena kebakaran yang meluas, pertanian dan pembalakan (FAO, 1988)

 

            Makalah/ paper ini akan membahas penerapan forest governance di salah satu Negara berkembang di Afrika yaitu Ghana, bagaimana proses dan hambatan-hambatan dalam upaya pengembangannya.

Maksud dan Tujuan

 

            Maksud dan tujuan dari penulisan makalah/ paper ini adalah untuk mempelajari upaya pelaksanaan forest governance pada Negara Ghana di Benua Afrika. Tulisan ini mereview tentang penerapan forest governance dan permasalahannya, kondisi dan perkembangannya serta implementasinya. Penyajian bab-bab dalam tulisan ini dihasilkan melalui metode pengolahan data dan rangkuman dari beberapa sumber dan informasi dari beberapa literarur.

 

 

 

II. Tata Kelola Hutan di Ghana

 

 

            Republik Ghana  adalah sebuah negara di Afrika Barat yang berbatasan dengan Pantai Gading di sebelah barat, Burkina Faso di utara, Togo di timur, dan Teluk Nugini di selatan. Luas wilayahnya hampir dua kali luas pulau Jawa. Ghana terletak di Teluk Guinea, hanya beberapa derajat utara Equator. Garis pantainya kebanyakan rendah, berpasir dengan tanah datar dan dipotong oleh beberapa sungai. Iklimnya adalah tropis. Ibu kotanya adalah Accra.

 

            Sebelum zaman penjajahan, Ghana diduduki oleh beberapa kekaisaran kuno, termasuk kekaisaran pedalaman di Ashanti dan pelbagai negara Fante di sepanjang pantai. Perdagangan dengan negara-negara Eropa berkembang maju setelah hubungan dengan pihak Portugis pada abad ke-15. Ghana merupakan negara kulit hitam Afrika pertama yang mencapai kemerdekaan dari pemerintahan penjajah. Negara ini mencapai kemerdekaan dari Britania Raya pada tahun1957.

 

            Ghana merupakan salah satu negara penghasil cokelat terbesar di dunia di samping penghasil alumunium terbesar di Afrika. Selain alumunium, Ghana juga dikenal akan emasnya dan sejak masa penjajahan tetap menjadi salah satu produsen emas teratas dunia. Ekspor lain seperti biji cokelatkayulistrikberlianbauksit,dan mangan adalah sumber utama pertukaran asing yang dipantau, dijalankan, dan dikelola oleh Cabang Pertanian Kementerian Kepresidenan Republik Ghana.

 

 

Desentralisasi dan Kepemilikan Lahan di Ghana

 

            Desentralisasi tata kelola dan pengelolaan hutan di Ghana dimulai sebelum tahun 1878 selama masa kolonial untuk memberi kekuasaan kepada penguasa tradisional (kepala suku), terutama untuk mendapatkan dukungan mereka dalam menjalankan kebijakan kolonial. Namun, setelah kemerdekaan pada tahun 1957, pemerintahan berturut-turut semakin memperkuat kontrol negara terhadap tata kelola lokal dan sumberdaya alam.

 

            Pada saat ini, fokus dari sistem desentralisasi adalah pengembangan mekanisme konsultatif, devolusi kewenangan, kompetensi dan sumberdaya kepada majelis distrik. Meskipun pembuatan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan di tingkat distrik adalah hak prerogative dari dewan distrik, proses desentralisasi telah mengalami gangguan akibat keengganan pemerintah pusat untuk mendesentralisasikan secara keseluruhan sektor penghasil pendapatan penting, seperti kehutanan dan pertambangan. Selain itu, partisipasi dari masyarakat sipil, ornop dan organisasi-organisasi berbasis kemasyarakatan dalam proses desentralisasi selama ini lemah.

 

            Di Ghana, kepemilikan lahan, hak atas lahan dan penguasaan lahan (land tenure) diatur dalam suatu lingkungan hukum yang plural, dengan hukum dan norma-norma adat yang berjalan beriringan dengan perundangundangan (statutes). Ada beberapa jenis pemilik lahan adat di negara ini:

–        Perwalian adat (stool): lahan perwalian adat dikuasakan atas nama komunitas yang diwakili oleh kepala suku, dan anggota kelompok pemilik lahan memiliki hak pemanfaatan (usufruct rights), sepadan dengan pemilik lahan bebas;

–        Klan (clans): ketika keluarga bergabung untuk membentuk klan, lahan individual keluarga atau rumah tangga berada di bawah kekuasaan klan yang baru terbentuk, yang nanti akan bergabung untuk membentuk kelompok kesukuan atau federasi di bawah satu penguasa tradisional;

–        Keluarga;

–        tindanas: pemimpin spiritual atau keagamaan dari lahan di bagian utara Ghana;

–        tendamba: pemilik lahan dan hutan belukar di beberapa bagian utara Ghana, biasanya para pemukim pertama.

 

            Secara keseluruhan, pemilik lahan tersebut memiliki sekitar 78 persen dari total wilayah daratan Ghana. Selebihnya, negara memiliki 20 persen, dan 2 persen dipegang oleh dua kepemilikan – hak hukum (legal interest) berada pada pemerintah dan hak penerima manfaat (beneficiary interest) berada pada komunitas (Kasanga, 2002). Hak kepemilikan seluruh lahan adat, termasuk kawasan hutan suaka, berada di tangan pemilik asli; namun, hak pengelolaan sumberdaya alam komersial seperti kayu, mineral berharga dan garam adalah tanggung jawab badan-badan negara dan diatur oleh perundang-undangan.

 

            Keunikan dari kepemilikan lahan tradisional di Ghana memiliki pengaruh yang besar pada evolusi desentralisasi di negara ini. Tersebar luasnya kepemilikan adat berarti bahwa peran dari pengguna lokal dalam pengelolaan sumberdaya diakui. Namun demikian,tidak banyak yang telah dilakukan untuk mengembangkan kerja sama pengelolaan sumberdaya karena keengganan negara untuk melimpahkan kewenangan pengelolaan kepada komunitas lokal.

 

            Sejak awal abad ke-20, pemerintahan berturut-turut, termasuk pemerintahan kolonial, berusaha untuk mengubah kontrol atau pengawasan terhadap pembagian lahan dari pemilik tradisional kepada negara, sebagian besar karena adanya anggapan penyalahgunaan lahan oleh penguasa tradisional dan berkurangnya secara umum kewenangan negara di masa lalu. Perundang-undangan oleh karenanya memberikan kontrol negara yang luas terhadap sumberdaya alam (termasuk kayu dan mineral berharga), pemanfaatan lahan, memperbesar kekuasaan atas pengambilalihan lahan serta pengambilan kewenangan pengelolaan dan fiduciary perwalian adat (stool) berkaitan dengan lahan yang tidak dibebani hak. Penduduk lokal telah dianggap tidak memiliki pengetahuan pengelolaan sumberdaya dan tidak peduli pada konservasi dan perlindungannya (Kotey dkk, 1998).

 

            Proses desentralisasi di Ghana lebih diperkuat pada tahun 2003, ketika pemerintah mengeluarkan Rencana Desentralisasi Nasional tiga tahun; dengan partisipasi dari beragam pemangku kepentingan, rencana ini diharapkan dapat menyelaraskan kegiatan peningkatan kapasitas, mengkoordinasi program desentralisasi dan mengembangkan strategi yang efektif bagi desentralisasi.

 

            Tim konsultan Bank Dunia yang meninjau kinerja sektor kehutanan pada tahun 2001 menyatakan: Meskipun Ghana menjadi salah satu negara pertama di Afrika yang mengakui peran dari penduduk lokal dalam pengelolaan sumberdaya, perdebatan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan telah semakin cenderung berubah menuju retorika di beberapa tahun belakangan ini. Upaya yang ada saat ini oleh lembaga khusus kehutanan nampaknya memfokuskan diri pada penajaman instrumen bagi implementasi peraturan-peraturan terbaru, melupakan fakta bahwa peraturan yang ada tidak secara memadai mencerminkan kebijakan pengelolaan secara partisipatif dan pengaturan pembagian keuntungan sebagaimana yang dijanjikan. Bahkan kesepakatan-kesepakatan tanggung jawab sosial (social responsibility agreements), suatu instrument kerangka kerja yang paling maju dan spesifik bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan penebangan kayu ,mengenai sumbangan mereka bagi infrastruktur lokal, hanya memberikan kepada masyarakat sedikit kewenangan atas control dan untuk bernegosiasi (Ryan, 2001).

 

           

Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Hutan

 

            Pengaruh dari sistem penguasaan tradisional dan kinerja dari lembaga lahan penduduk asli terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya berkelanjutan sangat besar. Misalnya, telah diketahui bahwa pengaturan kelembagaan penduduk asli menjamin akuntabilitas yang lebih baik kepada masyarakat lokal dan penduduk desa daripada badan-badan sektor public dan aparat pemerintah. Ini adalah salah satu alasan mengapa strategi pengentasan kemiskinan Ghana merekomendasikan pengembangan sistem adat sebagai sebuah mekanisme untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan (Sasu 2006)

 

            Satu persoalan besar yang oleh proses desentralisasi belum secara memadai ditangani adalah konflik penguasaan lahan dan pengaruhnya pada pengelolaan sumberdaya di tingkat unit pengelolaan hutan dan masyarakat lokal. Petani adalah pemelihara utama sumberdaya hutan di luar kawasan suaka; tetapi hak pengelolaan dan pemanfaatan ada di tangan negara, akibatnya laju pembalakan dan penggergajian kayu illegal di negara ini sangat tinggi. Sebagai contoh, kajian terbaru pada kinerja industri perkayuan memperkirakan jumlah total hasil yang diambil pada tahun 1999 adalah sekitar 3,7 juta meter kubik, hampir empat kali lipat dari penebangan tahunan yang diperbolehkan. Dari jumlah total kayu yang diambil, sekitar 0,9 juta meter kubik (24 persen dari total pengambilan hasil) diambil secara ilegal oleh pemegang kontrak pemanfaatan kayu, dan 1,7 juta meter kubik lainnya (46 persen dari total pengambilan hasil) diambil oleh pengguna gergaji mesin ilegal skala kecil (Birikorang, 2002).

 

            Sebelum tahun 1994, peran dari penguasa tradisional dan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan telah berkurang dan dibatasi pada konsultasi alokasi sumberdaya dan pembagian keuntungan yang kecil dari sumberdaya hutan. Meskipun perwalian adat (stool), dewan tradisional dan majelis distrik disebut sebagai penerima royalti dari pengambilan hasil kayu dalam konstitusi 1992, pembayaran sejumlah hasil pendapatan sering kali ditunda. Tambahan lagi, besaran royalti rendah, dan kegiatan-kegiatan ilegal mengurangi royalti yang dibayarkan. Tidak satupun dari penerima, oleh undang-undang, diwajibkan untuk mengeluarkan uang yang mereka peroleh dari royalti pada masyarakat dimana sumber dana itu berasal. Karena alasan ini mayoritas anggota masyarakat keberatan atas sedikitnya aliran keuntungan dari sumberdaya hutan. Situasi ini menyebabkan ketidakpercayaan atas Komisi Kehutanan, perasaan apatis dan, dalam beberapa kejadian, kerjasama secara diam-diam antara sejumlah kepala suku dan masyarakat lokal dengan pelaku kegiatan ilegal.

           

            Meningkatnya laju pembalakan dan penggunaan gergaji mesin secara illegal terutama merupakan akibat dari kurang setaranya pembagian keuntungan dan kurangnya keterlibatan petani dan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Satu insentif untuk menggunakan gergaji mesin secara ilegal bagi masyarakat lokal adalah perolehan keuntungan yang cepat terlepas dari berapa jumlah uang yang diterima. Usaha gergaji mesin kemudian menjadi lebih dekat dengan rumah tangga komunitas, paling tidak dalam pembuatan keputusan mengenai eksploitasi kayu dan memenuhi kebutuhan mendesak dan jangka pendek rumah tangga akan kayu.

 

            Pemerintah kemudian melaksanakan proses konsultasi dengan pengguna gergaji mesin dan masyarakat lokal sebagai sebuah solusi jangka panjang permasalahan yang ada. Juga sedang diambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kepala suku pemilik sumberdaya, masyarakat pinggiran dan masyarakat desa bekerja sama secara efektif dengan Komisi Kehutanan dalam perlindungan hutan dan juga untuk menjamin bahwa pemangku kepentingan ini menerima keuntungan yang adil dan cukup atas usaha-usaha mereka. Namun, partisipasi penuh dari masyarakat sipil dalam pengelolaan hutan terhambat karena penetapan harga yang rendah (under-pricing) atas lahan dan sumberdaya hutan oleh badan-badan negara, yang menjadikannya kurang menarik bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam perlindungan sumberdaya dan membuatnya tidak menguntungkan bagi pemerintah untuk memulai program-program kepedulian dan pendidikan publik yang efektif.

 

            Meskipun di banyak negara kepemilikan lahan telah berubah dari tradisional kepada kontrol negara, kepemilikan tradisional lahan di Ghana masih tetap belum berubah selama bertahun-tahun. Namun demikian, kepemilikan lahan oleh penguasa tradisional yang terus berlanjut, tidak membuat meningkatnya kontrol terhadap sumberdaya; sebagian besar disebabkan karena pemerintahan berturut-turut telah memperkuat control negara terhadap sumberdaya sambil tetap mempertahankan kepemilikan lahan tradisional.

 

            Sebagai contoh, selama pembentukan kawasan hutan suaka di Negara ini di bawah Ordonansi Kehutanan (the Forest Ordinance) pada awal abad ke-20, pemilik lahan bebas untuk memutuskan apakah mereka akan mengelola kawasan hutan suaka sendiri (di bawah pengawasan badan kehutanan) atau dikelola oleh pihak lain atas nama mereka. Dengan demikian ada dua jenis kawasan hutan suaka: yang disebut kawasan suaka berdasarkan ordonansi atau ordinance reserves (dikelola langsung oleh pemerintah) dan kawasan suaka berdasarkan peraturan atau by-law reserves (dibentuk oleh peraturan kepala suku dan dikelola oleh kepala suku lokal di bawah arahan badan-badan kehutanan). Cukup signifikan bahwa, sampai tahun 1939, lebih dari 80 persen dari seluruh kawasan suaka yang dibentuk di negara ini didirikan oleh peraturan penduduk asli yang dibuat oleh kepala suku.

           

            Meskipun kawasan hutan tersebut seharusnya dikelola oleh masyarakat lokal di bawah arahan negara, kawasan suaka ini, malahan, dikelola oleh negara dengan sedikit atau bahkan tanpa masukan dari masyarakat. Karena itu, pengelolaan kawasan suaka berdasarkan peraturan ini diganggu oleh para penjarah dan pembalak liar. Secara umum dianggap bahwa jika administrasi pengelolaan local memiliki sumberdaya dan komitmen yang dibutuhkan dalam pengelolaan kawasan hutan suaka di bawah peraturan kepala suku (by-laws), maka tidak akan dibutuhkan campur tangan pemerintah. Sayangnya, di banyak kawasan suaka yang dibentuk dengan peraturan kepala suku, telah dilakukan sejumlah besar kegiatan yang tidak benar. Hal ini telah menyebabkan ditempatkannya seluruh kawasan suaka di bawah ordonansi, antara tahun 1940-an dan 1950-an, tanpa konsultasi dengan masyarakat lokal yang memiliki lahan dan hutan. Jadi, sebagaimana disebutkan sebelumnya, perubahan besar yang telah terjadi dalam pengelolaan hutan telah berupa upaya awal kolonialisasi melalui kolaborasi ke pengelolaan yang ‘diktatoris’ daripada ‘demokratis’.

 

            Kebijakan  kehutanan dan hidupan liar yang baru yang diumumkan pada tahun 1994 menunjukkan perubahan dalam kebijakan pemerintah, dari kontrol yang otoriter (authoritarian) kepada keterlibatan pemangku kepentingan. Pendekatan baru ini ditandai oleh beberapa ‘prinsip panduan’:

 

  • Meningkatkan hak masyarakat atas akses terhadap sumberdaya alam untuk memenuhi standar kehidupan dasar, bersamaan dengan tanggung jawab mereka untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya tersebut secara berkelanjutan;
  • Memadukan metode tradisional pengelolaan sumberdaya dalam strategi nasional, jika sesuai;
  • Mempromosikan pentingnya pemanfaatan dan pengamanan lahan yang tepat dan efisien dan penguasaan lahan bagi pembangunan  berkelanjutan; dan
  • Mengidentifikasi perlunya pengembangan suatu demokrasi partisipatif yang didesentralisasi dengan melibatkan penduduk lokal dalam persoalan-persoalan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka.

 

 

            Konsesi hutan di Ghana–yang disebut dengan kontrak pemanfaatan kayu (timber utilization contract)–diberikan melalui proses seleksi tertutup yang dimulai dengan pengumuman terbuka mengenai rencana alokasi pemberian konsesi hutan. Mekanisme ini diatur sejak tahun 1998. Tahapan proses pemberian kontrak konsesi hutan di Ghana tidak dilaksanakan secara terbuka secara pengumuman lowongan kerja di surat kabar, dimana para peminat kontrak konsesi hutan hanya dapat mengajukan aplikasi, sementara penilaian terhadap aplikasi tersebut merupakan keputusan penuh Tim Evaluasi Pemberian Kontrak Konsesi Hutan. Kontrak konsesi hutan dibedakan atas jangka waktu konsesi, luasan areal konsesi, dan sistem silvikultur yang digunakan dalam praktik pengelolaan hutan.       

 

            Biasanya, semakin luas areal konsesi yang diberikan dalam kontrak, jangka waktu konsesi akan lebih lama, dan ketentuan pengelolaan akan lebih kompleks. Kontrak tersebut dapat dibuat antara pemerintah dengan individu, perusahaan swasta, masyarakat, atau kelompok lainnya, dengan memperhatikan pertimbangan faktor- faktor sosial, ekonomi, lingkungan, geografi, dan faktor lainnya

 

 

Upaya Good Forest Governance dalam Desentralisasi

 

            Kebijakan kehutanan dan hidupan liar yang baru yang diumumkan pada tahun 1994 menunjukkan perubahan dalam kebijakan pemerintah, dari kontrol yang otoriter (authoritarian) kepada keterlibatan pemangku kepentingan. Pendekatan baru ini ditandai oleh beberapa ‘prinsip panduan’:

  • Meningkatkan hak masyarakat atas akses terhadap sumberdaya alam untuk memenuhi standar kehidupan dasar, bersamaan dengan tanggung jawab mereka untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya tersebut secara berkelanjutan;
  • Memadukan metode tradisional pengelolaan sumberdaya dalam strategi nasional, jika sesuai;
  • Mempromosikan pentingnya pemanfaatan dan pengamanan lahan yang tepat dan efisien dan penguasaan lahan bagi pembangunan berkelanjutan; dan
  • Mengidentifikasi perlunya pengembangan suatu demokrasi partisipatif yang didesentralisasi dengan melibatkan penduduk lokal dalam persoalan-persoalan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka.

 

            Pada beberapa kejadian, desentralisasi pembuatan keputusan tidak mengakibatkan pemanfaatan sumberdaya yang efisien karena tidak disertai oleh pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumberdaya secara efektif. Contohnya, untuk mengendalikan gergaji mesin dan kegiatan pembalakan ilegal, seluruh pengguna gergaji mesin harus mendaftar kepada majelis distrik. Tindakan ini tidak member hasil seperti yang diharapkan dan dicabut kembali karena sejumlah majelis distrik, penguasa tradisional dan pejabat kehutanan lokal melecehkan sistem tersebut, menggunakannya sebagai sarana menghimpun pendapatan atau sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan. Percepatan desentralisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah belum memberi hasil yang positif pada sikap masyarakat lokal terhadap hutan dan pohon, atau membangun kepercayaan atas badan-badan kehutanan publik.

 

            Dibutuhkan suatu strategi yang efektif. Khususnya, keterbatasan kebijakan

dan perundang-undangan berkaitan dengan distribusi dan/atau pembagian hasil pendapatan dari hutan, termasuk kepemilikan sumberdaya, alokasi sumberdaya dan pembagian keuntungan di antara pemangku kepentingan, harus diatasi. Jika persoalan pembagian keuntungan yang setara dibiarkan tidak diselesaikan, malahan akan dapat meningkatkan kemiskinan di antara masyarakat yang tinggal di sekitar hutan karena alasan berikut ini:

  • Distribusi rente (nilai tambah) sumberdaya lebih condong pada industry perkayuan dan lembaga pemerintahan, sehingga merugikan pemilik lahan sumberdaya dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan;
  • Dalam masyarakat, distribusi fee kayu tidak menetes ke bawah kepada rumah tangga;
  • Pemilik lahan dan petani penyewa tidak memiliki insentif untuk tidak bekerja sama dengan pembalak dan pengguna kayu ilegal; dan
  • Pemilik lahan dan petani tidak memiliki hak kepemilikan atas pepohonan atau tidak dapat melindungi hak mereka.

 

            Sejak tahun 2000, pemerintah menjalankan strategi untuk mengatasi kesalahan masa lalu dalam program desentralisasi hutan, karena dari sudut pandang sosial-ekonomi pengelolaan hutan tidak membawa manfaat yang besar kepada masyarakat di tingkat komunitas. Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, kebutuhan dan aspirasi mereka tidak pernah pula dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan skema pengelolaan bagi hutan mereka. Untuk mengatasi kelemahan ini, Komisi Kehutanan, dengan dana DFID dan Bank Dunia, sedang memperkenalkan empat program:

  1. Tata kelola dan pengembangan kelembagaan: langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam badan-badan sektor publik telah dimulai. Sedang dikembangkan strategi untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut secara efektif.
  2. Desentralisasi dan peningkatan kapasitas: pada tingkat akar-rumput (grassroots), lokal dan majelis distrik, struktur yang ada diperkuat untuk mendukung pembangunan lokal, membangun kemitraan berkelanjutan di antara seluruh kelompok pemangku kepentingan dan memberi mereka suara.
  3. Keterlibatan masyarakat lokal: partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan menjadi lebih ditekankan.
  4. Pengentasan kemiskinan: khususnya di tingkat masyarakat desa, melalui peningkatan pendapatan, penghimpunan kekayaan dan perbaikan mata pencaharian penduduk dan sumber pendapatan sedang diperkuat.

 

 

 

 

III. Penutup

 

 

            Masyarakat sipil yang kuat dan sektor swasta yang aktif merupakan kunci bagi keberhasilan reformasi sektor dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan untuk memperkuat masyarakat sipil harus disesuaikan dengan konteks lokal. Good Forest Goernance yang dikembangkan di Ghana lebih ditekankan kepada transparansi dan keterlibatan semua pihak dalam kewenangan, khususnya hingga masyarakat lokal. Dasar pemikiran bagi pengembangan struktur pemerintahan regional dan lokal adalah bahwa pengembangan kelembagaan dan keorganisasian yang efektif berkisar pada tata kelola yang baik, kontrol dan komunikasi, dan kinerja.

           

            Jelas terlihat bahwa tata kelola yang baik, khususnya transparansi dan keadilan pembagian sumberdaya dan keuntungan, adalah penting bagi kesejahteraan masyarakat lokal dan nampaknya menjadi katalisator bagi pengentasan kemiskinan. Tantangan tata kelola tidak hanya permasalahan teknis – yaitu persoalan sistem; tetapi tantangan yang memiliki dimensi politik yang kuat. Sebuah prasyarat bagi tata kelola yang baik adalah kejelasan peran dan tanggung jawab antara pelaku dalam sektor itu.

 

 

 

IV. Daftar Pustaka

 

 

Abdullatif AM.2003. Good Governace and Its Relationship to Democracy and Economic Development. Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Intergrity. Seoul 20-31 May 2003.

Capistrano D, Colfer CJP.  2004. The politics of decentralization: forests,  powerand people.  Center for International Forestry Research (CIFOR)

Dwiprabowo H, Ekawati S. 2010. REDD+ dan Forest Governance. Balitbanghut Kementerian Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor

FAO. 2010. Global Forest Resource Assesment 2010. Main Report. FAO, Rome http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/ diakses tanggal 1 Juni 2013

Grenomic Indonesia. 2004. Model Perizinan Konsesi Hutan – Bahasan Literatur terhadap Implementasi Model Perizinan Konsesi Hutan Berbasis Peran Serta Masyarakat dan Transparansi. Kertas Kerja No.01. Jakarta.

Mayer J, Bass S, Macqueen D. 2002. The Pyramid. A Diagnostic and Planning Tools for Goood Forest Governance. The World Bank and WWF. http://www.ibcperu.org/ doc/isis/8593.pdf .

Muller E and Johnson S.2009. Forest Governance and Climate Change Mitigation. ITTO and FAO. www.fao.org/forestry/19488-1-0.pdf.

Opoku K. 2006. Forest Governance in Ghana: An NGO Perspective. Moreton-on-Marsh: FERN

Sumarto HS.2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ghana diakses tanggal 1 Juni 2013

http://blog.cifor.org/11333/menentukan-deforestasi-dan-deforestasi-sebagai-penentu/#.UWNhpqLBOC0 diakses tanggal 1 Juni 2013

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s