REVIEW Manfaat International Tropical Timber Agreement (ITTA ) Bagi Indonesia

Khulfi M. Khalwani, S.Hut 

I. Pendahuluan

                         Pada dua dekade terakhir ini, kesadaran komunitas dunia akan fungsi dan keberadaan hutan semakin meningkat, khususnya terkait dampak deforestasi dan degradasi hutan terhadap keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Meskipun kesadaran komunitas dunia akan fungsi dan keberadaan hutan semakin meningkat, akan tetapi luas hutan yang ada di dunia dari tahun ke tahun justru tetap mengalami tren penurunan atau bisa dikatakan bahwa kerusakan hutan, baik dalam bentuk deforestasi maupun degradasi masih terus berjalan. Salah satu indikasinya adalah luas hutan di dunia dalam dua dekade berjalan terus berkurang.

                   Berdasarkan data FAO dalam Global Forest Resource Assesment 2010, disebutkan bahwa pada tahun 1990 luas tegakan hutan di dunia adalah seluas 4.168.399.000 ha, sedangkan pada tahun 2000 berkurang menjadi 4.085.168.000 ha, kemudian pada tahun 2010 luas hutan dunia berkurang lagi menjadi 4.033.060.000 ha. Meskipun pada beberapa negara pada kurun tahun 2000 s.d 2005 menunjukkan tren peningkatan jumlah hutan melalui pembangunan hutan tanaman, tetapi secara global tren negatif/ penurunan jumlah hutan cenderung lebih banyak terjadi.

             Deforestasi dan degradasi hutan merupakan isu lingkungan dan kehutanan global yang penting untuk dibahas oleh berbagai negara di dunia. Hal ini dikarenakan jasa lingkungan terutama dari sektor kehutanan dinikmati bersama oleh lintas negara dan begitu juga dampak lingkungan kerusakan hutan akibat deforestasi dan degradasi tidak dapat disekat dalam batas administrasi negara. Oleh karena itu setiap Negara harus mengetahui potensi peluang dan ancaman internasional dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam.

             Pada tataran global, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis yang sangat luas (ke-3 setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo), terlibat secara aktif dalam pembahasan instrumen kehutanan global di berbagai wahana perumusan konvensi internasional. Instrumen-instrumen ini antara lain mengatur kewajiban dan peluang negara anggota, baik instrument yang secara hukum bersifat mengikat (legally binding) maupun yang bersifat tidak mengikat (non legally binding).

           Konvensi yang secara hukum mengikat meliputi Convention on Biological diversity (CBD), United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dan United Nation Convention to Combat Desertification (UNCCD). Sedangkan konvensi yang secara hukum tidak mengikat antara lain Rio Declaration, Forest Principle (authoritative Statement of Principles for A Global Consensus on Management, Conservation, and Sustainable Development), dan Agenda 21 tentang rencana komprehensif program pembangunan berkelanjutan memasuki abad 21, dimana masalah kehutanan di elobarasi pada Bab XI mangatasi deforestasi (combating deforestation).

 Hingga saat ini Indonesia masih menjadi negara terpenting sebagai penghasil berbagai kayu tropis, kayu lapis dan hasil kayu lainnya, serta pulp untuk pembuatan kertas. Hasil produksi hutan Indonesia mempunyai comparative advantage (keunggulan komparatif) terhadap negara-negara lain dan sebagian dari hasil produksi produk hutan diekspor ke negara lain. Lebih dari setengah hutan di Indonesia dialokasikan untuk produksi kayu. Oleh karena itu, kayu tropis merupakan  salah satu komoditi hasil hutan yang strategis sebagai bahan baku industri di dalam negeri dan penghasil devisa dari sektor non migas. Sebagian besar produksi kayu Indonesia digunakan untuk kepentingan domestik dan harganya umumnya jauh lebih rendah dibandingkan harga di pasar internasional. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak terjadi penyelundupan kayu atau perdagangan kayu illegal (illegal trade) bahkan hingga saat ini.

 Industri perkayuan di Indonesia memiliki kapasitas produksi sangat tinggi dibanding ketersediaan kayu dari hutan. Untuk memenuhi  kebutuhan industri tersebut, pengusaha kayu telah melakukan penebangan hutan dengan tak terkendali dan akibatnya hutan di Indonesia lama kelamaan menjadi rusak. Kerusakan hutan diperparah lagi dengan semakin maraknya pembalakan tidak resmi (illegal logging), pembukaan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas yang dilakukan oleh pengusaha perkebunan, serta pengusaha pertambangan membuka kawasan-kawasan hutan.

 Pada awal tahun 1980-an, keberadaan hutan tropis sebenarnya telah mulai diagendakan dalam dialog global. Suatu proses negosiasi yang panjang telah berlangsung di bawah naungan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). Hasilnya, telah disepakatinya suatu International Tropical Timber Agreement (ITTA) atau Perjanjian Kayu Tropis Internasional.  ITTA merupakan perjanjian multilateral tentang komoditas yang diadopsi pada 18 November 1983 di Geneva dan mulai diberlakukan pada 1 April 1985.  ITTA melandasi berdirinya Organisasi Internasional Kayu Tropis  atau lebih dikenal dengan International Tropical Timber Organization/ITTO) pada 1986.  Saat ini ITTO beranggotakan 59 negara, yang terdiri dari 34 negara produsen dan 25 negara konsumen. Indonesia termasuk tiga negara dengan vote terbesar (146) bersama Brazil (159) dan Malaysia (103). Besarnya vote ini, antara lain ditentukan oleh luas hutan dan volume ekspor negara anggota. Sumber dana ITTO berasal dari negara-negara anggota.

                         Tujuan dari ditulisnya paper ini adalah untuk mengungkapkan kembali kepentingan ITTO bagi Indonesia dan mereview manfaat perjanjian internasional kayu tropis atau International Tropical Timber Agreement (ITTA) yang telah menjadi instrument global bagi Negara produksi dan konsumen kayu tropis. Penyajian bab-bab dalam tulisan ini dihasilkan melalui metode pengolahan data dan rangkuman dari beberapa sumber dan informasi dari beberapa literarur.

  

II. International Tropical Timber Organization

 ITTO International Tropical Timber Organization merupakan suatu organisasi kerjasama antar Pemerintah negara-negara produsen dan konsumen di bidang komoditi kayu tropis. Organisasi ini telah menyatukan negara produsen dan negara konsumen untuk membahas dan mempertukarkan informasi secara transparan dan menyusun kebijakan tentang segala aspek ekonomis kayu tropis dunia. Tujuan ITTO antara lain adalah untuk memberikan kerangka efektif bagi konsultasi kerjasama internasional dan penyusunan kebijakan antara semua negara anggota menyangkut semua aspek yang terkait dengan perekonomian kayu dunia, dan menunjang proses pembangunan hutan yang berkelanjutan.

 Organisasi yang beranggotakan 59 negara produsen dan konsumen kayu tropis tersebut, telah mewakili sekitar 80%  hutan tropis dunia dan 90% perdagangan kayu tropis global. Adapun ke-59 negara anggota ITTO tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

 Tabel 1  Negara-negara Anggota ITTO

 

Producing Countries

Africa

1.    Cameroon

2.    Central African Republic

3.    Congo

4.    Côte d’Ivoire

5.    Democratic Republic of the Congo

6.    Gabon

7.    Ghana

8.    Liberia

9.    Nigeria

10.  Togo

17.  Papua New Guinea

18.  Philippines

19.  Thailand

20.  Vanuatu

Latin America

21.  Bolivia

22.  Brazil

23.  Colombia

24.  Ecuador

25.  Guatemala

26.  Guyana

Asia & Pacific

11.  Cambodia

12.  Fiji

13.  India

14.  Indonesia

15.  Malaysia

16.  Myanmar

27.  Honduras

28.  Mexico

29.  Panama

30.  Peru

31.  Suriname

32.  Trinidad and  33. Tobago

34.  Venezuela

Consuming Countries

European Union :

35.  Austria

36.  Belgium/Luxembourg

37.  Denmark

38.  Finland

39.  France

40.  Germany

41.  Greece

42.  Ireland

43.  Italy

44.  Netherlands

45.  Portugal

46.  Spain

47.  Sweden

48.  United Kingdom

49.  Australia

50.  Canada

51.  China

52.  Egypt

53.  Japan

54.  Nepal

55.  New Zealand

56.  Norway

57.  Republic of Korea

58.  Switzerland

59.  United States of America

Tujuan ITTO sebagaimana tertuang dalam ITTA 1994 dapat diuraikan sebagai berikut :

 

1.    Menyediakan suatu kerangka kerja yang efektif untuk konsultasi, kerjasama internasional dan pengembangan kebijaksanaan diantara seluruh Negara anggota berkenaan dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan dunia ekonomi kayu;

2.    Menyediakan suatu forum konsultasi untuk memperkenalkan praktik-praktik perdagangan kayu yang tidak diskriminatif;

3.    Menyumbangkan proses pembangunan yang berkelanjutan;

4.    Meningkatkan kapasitas negara-negara anggota dalam menerapkan suatu strategi untuk mencapai ekspor kayu tropis dan produk-produk kayu dari pengelolaan sumber secara berkelanjutan;

5.    Mengembangkan ekspansi dan diversifikasi perdagangan internasional kayu tropis dari sumber daya yang terbarukan, dengan memperbaiki kondisi struktur pasar internasional.

6.    Mendukung pengembangan Research and Development dengan suatu maksud memperbaiki pengelolaan hutan dan penggunaan kayu secara efisien, dan juga meningkatkan kapasitas, dengan cara menghemat dan meningkatkan nilai hutan lainnya dalam memproduksi kayu hutan tropis.

7.    Mengembangkan arah mekanisme dalam menetapkan sumber-sumber pendanaan tambahan dan sumber pendaaan baru, serta keahlian yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara produsen guna mencapai tujuan perjanjian ITTA.

8.    Memperbaiki market intelligence dengan suatu maksud untuk memastikan adanya transparansi yang lebih baik di pasar kayu internasional, termasuk kumpulan, himpunan dan penyebaran data perdagangan, termasuk juga data yang berkaitan dengan spices yang diperdagangkan.

9.    Mengembangkan peningkatan dan pemrosesan lebih lanjut kayu tropis dari sumber hutan yang dapat diperbaharui di negara produsen anggota ITTO, dengan maksud untuk memajukan industrialisasi di negaranya. Dengan demikian, diharapkan akan meningkatkan kesempatan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan dari ekspor.

10.  Mendorong negara-negara anggota untuk mendukung dan mengembangkan industri kayu tropis, dengan melakukan kegiatan penghijauan dan pengelolaan hutan, dan juga merehabilitasi lahan hutan yang rusak.

11.  Memperbaiki pasar dan distribusi ekspor kayu tropis dari pengelolaan sumber hutan yang dapat diperbaharui.

12.  Dalam kontek perdagangan kayu tropis, ITTO mendorong negara-negara anggotanya untuk mengembangkan kebijaksanaan nasionalnya dengan tujuan pemanfaatan dan konservasi sumber daya hasil hutan dan sumber genetiknya secara teratur, serta dalam upaya memelihara keseimbangan ekologi di wilayahnya.

13.  Meningkatkan akses dan transfer teknologi di bidang kerjasama teknik dalam rangka menerapkan tujuan ITTA.

14.  Mendorong kepada negara-negara anggota untuk saling memberikan informasi mengenai perkembangan pasar kayu internasional.

 

III. Kepentingan ITTO Bagi Indonesia

 

            Sesuai tujuan dibentuknya ITTO, fokus kegiatan  organisasi ini adalah pengelolaan hutan berkelanjutan (Sustainable Forest Management /SFM).  ITTO merupakan forum dialog multilateral untuk menciptakan harmonisasi kebijakan dan panduan guna melestarikan persediaan  kayu tropis di pasaran internasional,  melalui pelestarian sumber daya hutan tropis. 

Kegiatan ITTO difokuskan pada enam sasaran, yaitu:

1.   Meningkatkan transparansi pasar kayu internasional;

2.   Promosi kayu tropis dari hutan yang dikelola secara lestari;

3.   Mendukung kegiatan untuk pengamanan sumber kayu tropis;

4.   Meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan;

5.   Meningkatkan pengelolaan kayu tropis dari sumber yang lestari; dan

6.   Meningkatkan efisiensi industri pengolahan dan pemanfaatan kayu tropis secara lestari.

 

                        Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas,  ITTO juga telah menerbitkan sejumlah panduan (policy documents) untuk meningkatkan pengelolaan hutan tropis dan konservasi hutan, serta memberikan kegiatan kepada negara anggotanya untuk menerapkan panduan tersebut dalam bentuk bantuan proyek. Dana pelaksanaan proyek biasanya berasal dari negara-negara konsumen.

 

                        Bagi Indonesia yang memiliki proporsi hutan yang besar, keanggotaannya dalam ITTO sangat penting. Indonesia dapat mengambil berbagai manfaat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan mencari solusi atas masalah-masalah yang timbul, khususnya dalam perdagangan dan pemasaran kayu tropis. Di samping itu, ITTO juga membiayai kegiatan proyek-proyek di bidang kehutanan..

Pada tanggal 13 – 18 May 2002 Indonesia telah ditunjuk sebagai penyelenggara Sidang ITTC ke-32. Hal ini menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam ITTO sangat penting artinya dalam pengelolaan hutan tropis secara berkelanjutan.  

                        Dalam sidang ITTC ke-32 di Bali, Indonesia antara lain mengangkat isu pengaruh globalisasi terhadap bidang kehutanan. Di satu sisi, Indonesia berusaha mengharmonisasikan kebijakan sesuai dengan panduan internasional mengenai tersedianya pasokan kayu tropis secara berkesinambungan, tetapi di lain pihak berkembang praktek illegal logging dalam upaya peningkatan perdagangan kayu tropis internasional. Dalam hal ini, Indonesia mengharapkan adanya kerjasama internasional dalam kerangka ITTO untuk dapat menyediakan bantuan program untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut.

 

                        “Certification” (sertifikasi) kehutanan merupakan hal yang menjadi perdebatan antara kepentingan negara maju dan negara berkembang. Indonesia dan negara produsen pada umumnya menghendaki agar sertifikasi dilakukan secara bertahap. Namun, negara konsumen yang umumnya merupakan negara maju menghendaki sertifikasi ini dapat diterapkan segera.

 

 

 

IV. International Tropical Timber Agreement (ITTA)

            ITTA pertama kali diadopsi pada 18 November 1983 di Geneva dan mulai diberlakukan pada 1 April 1985.  Setelah melalui dua kali masa perpanjangan, masa berlaku ITTA 1983 berakhir pada 31 Maret 1994.  Setelah melalui dua kali Preparatory Committee (PrepCom) dan empat kali perundingan yang dimulai pada September 1992 sampai dengan Januari 1994, ITTA 1983 telah diperbaharui dengan ITTA 1994. ITTA 1994 diadopsi pada 26 Januari 1994 dan diberlakukan mulai 1 Januari 1997.   Pada tahun 2000, ITTA 1994 telah diperpanjang tiga tahun dan telah berakhir pada 31 Desember 2003, namun kemudian diperpanjang kembali sampai dengan 2006.  Pentingnya keberadaan organisasi ini tercermin dari adanya proses perpanjangan ITTA 1983 menjadi ITTA 1994. 

 

                        Pembahasan isu utama yang menjadi kepentingan Indonesia ialah, Delegasi RI menekankan pentingnya isu illegal logging dan associated illegal trade menjadi salah satu elemen perjanjian.  Terhadap usul ini delegasi Malaysia secara keras menolak. Sementara China, Brazil, PNG, Fiji, dan Filipina cenderung menolak dengan alasan perosedural. Malaysia melihat masalah illegal logging sebagai masalah domestik. Menanggapi hal ini, Indonesia menyatakan bahwa isu ini juga berdimensi internasional khususnya terkait dengan masalah perdagangan internasional. Oleh karena itu, dukungan dan kerjasama internasional untuk menanggulangai masalah tersebut manjadi sangat penting. Selain itu, masalah ini telah pula menjadi  sorotan (statement dan keputusan) ITTO pada Sidang ke-31 tahun 2001, dan menjadi isu penting pada World Summit on Sustainable Development 2002 dan Sidang ke-3 UNFF 2003.

           Terhadap usulan Indonesia ini, terdapat beberapa negara konsumen yang menunjukkan simpatinya seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Norwegia dan Switzerland. Mereka melihat adanya merit isu tersebut diangkat dalam draft perjanjian pengganti sehubungan dengan pentingnya meningkatkan SFM.  Usulan Indonesia berhasil terakomodasi dalam bagian preabular dan obejctives, walaupun masih memerlukan pembahasan dan negosiasi lebih lanjut. Pernyataan dukungan negara konsumen, sudah mencapai pada tingkat “perlunya tindakan efektif” dalam pemberantasan illegal logging dan perdagangannya.

                      Pada awal persidangan, Delegasi RI mempertanyakan kejelasan status  Sidang Working Group sebagai forum negosiasi, mengingat observer termasuk kalangan LSM mendapat perlakuan yang hampir setara dengan negara anggota. Ditekankan bahwa hal ini perlu mendapatkan kejelasan agar tidak menjadi preseden pada sidang-sidang lain dalam kerangka PBB. Setelah melalui pembahasan termasuk pada tingkat Biro dengan melibatkan legal council UNCTAD, akhirnya disepakati bahwa observer termasuk kalangan LSM dapat mengikuti persidangan dengan tanpa mempunyai hak bicara.

                         Dari proses pembahasan Putaran I ini, tercermin masih lebarnya perbedaan pandangan antara negara-negara produsen dengan konsumen mengenai semangat perjanjian pengganti, apakah tetap sebagai perjanjian komoditi yang berintikan perdagangan kayu tropis dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan lestari, atau menjadi perjanjian lebih luas mencakup aspek jasa lingkungan, aspek sosial, dan ekonomi (perdagangan internasional).

                       

                        Masalah mekanisme pendanaan untuk proyek-proyek Sustainable Forest Management (SFM) di negara produsen, masih akan merupakan isu yang sulit dicapai kesepakatan, mengingat sebagian besar negara konsumen melihat masalah tersebut harus  terkait dengan cakupan dan objectives yang akan disepakati dalam perjanjian pengganti.   Lebih lanjut, masuknya elemen hutan coniferous dalam perjanjian, akan memberikan dampak lebih lanjut pada keengganan kontribusi finansial sukarela  negara-negara konsumen kepada ITTO (karena penurunan ketergantungan negara konsumen terhadap hutan tropis dan tekanan isu-isu lingkungan dan sertifikasi) dan membatasi (disinsentif) bagi upaya pembangunan hutan tanaman yang saat ini baru dirintis oleh negara-negara produsen. Produksi kayu hutan tanaman coniferous  di negara-negara tropis dari investasi negara-negara konsumen negara maju (seperti AS di Amerika Latin dan Negara Eropa di Afrika) akan merambah pasaran dunia dengan setting satu jenis unggulan global (genitically improved trees) untuk pasaran global, yang belum  akan dapat tersaingi dalam waktu cukup lama oleh hutan tanaman tropis karena masalah yang berkaitan dengan harga, pemenuhan keharusan sertifikasi dan isu lingkungan.

               Sulitnya pembahasan diakibatkan pula adanya perbedaan kepentingan diantara negara produsen sendiri terhadap isu-isu spesifik seperti enviromental services, produk bukan kayu dan masalah sosial yang diajukan negara konsumen. Meskipun negara-negara produsen sepakat untuk menekankan pentingnya mengedepankan elemen ekonomis dari SFM, namun demikian mengingat terdapat perbedaan tingkat pembangunan, kondisi dan situasi di masing-masing negara produsen, maka sulit untuk mendapatkan common ground bagi perumusan posisi bersama. Kondisi ini sangat menguntungkan negara-negara konsumen yang mempunyai agenda lebih jelas untuk memperluas cakupan perjanjian.

 

Isu-isu baru yang dimunculkan oleh negara konsumen dan NGO seperti isu lingkungan atau bahkan isu ekologi, buruh dan indigenous people, serta sertifikasi memiliki kecenderungan penekanan kepada negara-negara produsen untuk menghentikan pemanfaatan hutannya. Kelonggaran penanganan sertifikasi masih diberikan dengan memberikan peluang adanya phased approach (comparable certification). Dalam rangka menghadapi Sidang ITTA selanjutnya, Indonesia telah mempertajam posisi dengan memperhatikan berbagai dampaknya di tingkat nasional secara cross sectoral serta mengantisipasi berbagai kemungkinan hasil pembahasan yang kurang menguntungkan.

V. Upaya Mengatasi Perdagangan Kayu Ilegal

 

Maraknya perdagangan kayu illegal disebabkan karena tingginya permintaan kayu hasil hutan tropis, baik permintaan di dalam negeri maupun permintaan luar negeri, sementara produksi kayu tropis semakin lama semakin terbatas. Apabila hal ini tidak segera diatasi secara sungguh-sungguh, maka akan mengakibatkan kerusakan hutan yang semakin parah, hilangnya aneka ragam satwa dan tumbuhan yang hidup di hutan, sering terjadinya bencana alam, yang pada akhirnya akan berdampak serius terhadap kondisi perekonomian masyarakat.

 

Dalam rangka upaya mengatasi maraknya perdagangan kayu illegal dan illegal logging, selain melalui forum kerjasama ITTO, dimana kedua issues tersebut telah diperjuangkan dalam perundingan pengganti ITTA 1994, Pemerintah Indonesia telah melarang adanya ekspor kayu bulat/gelondongan. Larangan ekspor kayu gelondongan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 1132/KPTS-11/2001 dan No. 292/MPP/Kep/10/2001, yang mulai dberlakukan pada bulan Oktober 2001 (Copy Surat Keputusan Bersama tersebut, dapat dilihat pada lampiran).

 

Pada di tahun 2003, Departemen Kehutanan telah menurunkan jatah tebang tahunan (jumlah yang boleh ditebang oleh pengusaha hutan) menjadi 6,8 juta meter kubik setahun dan diturunkan lagi di tahun 2004 menjadi 5,7 juta meter kubik setahun. Pemerintah juga telah membentuk Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) yang bertugas untuk melakukan penyesuaian produksi industri kehutanan dengan ketersediaan bahan baku dari hutan. Selain itu, Pemerintah juga telah berkomitmen untuk melakukan pemberantasan illegal logging dan juga melakukan rehabilitasi hutan.

 

Kerjasama secara bilateral, juga telah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka upaya penanggulangan perdagangan illegal, diantaranya adalah dengan melakukan kerjasama dengan China. Pada tanggal 18 Desember 2002 di Beijing, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China telah menanda-tangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam pemberantasan perdagangan illegal hasil hutan. Adapun kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum of Understanding tersebut, adalah sebagai berikut :

  1. Memberantas segala bentuk perdagangan illegal produk-produk  hasil hutan, termasuk jenis-jenis tumbuhan dan satwa langka, atas dasar saling menghormati, selaras, dan saling menguntungkan untuk menjamin kelestarian sumberdaya hutan.
  2. Memperbaiki penegakan hukum bidang kehutanan untuk mengendalikan praktik perdagangan ollegal atas produk hasil hutan yang diambil secara illegal.
  3. Meningkatkan kesadaran akan ancaman-ancaman terhadap pengrusakan hutan bagi masa depan lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan social.
  4. Menggalakkan kegiatan-kegiatan kehutanan menuju pengelolaan hutan secara lestari.

           

            Sementara cakupan kerjasama kedua Pemerintahan tersebut, meliputi hal-hal sebagai berikut :

  1. Mengidentifikasi produk-produk hasil hutan yang dipanen secara illegal dan perdagangan illegal, serta melaksanakan studi-studi kasus berkaitan dengan hal tersebut.
  2. Mendukung keterlibatan masyarakat madani sesuai dengan hokum dan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku di masing-masing negara dalam upaya memberantas praktik-praktik perdagangan illegal dan produk hasil hutan yang dipanen secara illegal, terutama dalam rangka memantau pelaksanaan verifikasi lacak balak.
  3. Pengembangan bersama system-sistem pengumpulan dan pertukaran data yang akurat tentang perdagangan kayu, hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kehutanan, jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar dan langka, dan produk-produk kayu antara kedua belah pihak.
  4. Pertukaran informasi tentang hukum dan peraturan perundangan kehutanan masing-masing, serta penegakannya. Bersama-sama mengembangkan kolaborasi efektif antar lembaga penegak hokum dan jaringannya di kedua negara, bekerjasama dalam rangka pelatihan aparat penegak hokum, serta pertukaran informasi yang relevan dan akurat, yang bertujuan untuk saling membantu penegakan hukum.
  5. Peningkatan kerjasama ekonomi sector kehutanan dan memfaslitasi perdagangan hasil hutan yang illegal, dengan memberantas pembalakan illegal dan perdagangan  illegal.
  6. Mendorong penerapan criteria pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi hutan.

 

            Seperti diketahui bahwa sejak lama banyak kayu-kayu Indonesia yang diselundupkan ke China, terutama jenis merbau dari Papua. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memandang kerjasama dengan Pemerintah China tersebut sangat penting. Pemerintah Indonesia menghargai kerjasama Pemerintah China yang menunjukkan komitmen besar terhadap Pengelolaan Hutan Lestari. Selain dengan China,

           

            Pemerintah Indonesia juga telah mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Inggris. Kerjasama kedua negara ini telah didukung oleh NGO/LSM dari Inggris, karena menurut mereka, Inggris memiliki tanggung jawab khusus sebagai negeri pengimpor dan konsumen utama kayu dan produk dari kayu yang illegal. LSM dari Inggris sangat menghargai upaya Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris untuk mengambil tindakan bersama dalam menegakkan hukum tentang hutan, penebangan illegal dan perdagangan internasional kayu dan produk dari kayu yang berasal dari sumber-sumber illegal, dan pada gilirannya menyambut baik adanya Memorandum of Understanding yang disepakati oleh kedua pemerintahan tersebut.

            Terlepas dari ada atau tidak ada kepentingan lain dalam isu-isu global kehutanan seperti illegal logging dan lain- lain kita harus kembali memperhatikan kembali pada masalah utama yaitu kenapa deforestasi dan degradasi hutan dan illegal logging di Indonesia bisa terjadi.

VI. Penutup

 

1.    Pada dasarnya rusaknya hutan tropis lebih disebabkan karena tidak sebandingnya antara kebutuhan Industri perkayuan baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki kapasitas produksi sangat tinggi dengan ketersediaan kayu dari hutan.  Untuk memenuhi  kebutuhan industri tersebut, pengusaha kayu telah melakukan penebangan hutan dengan tak terkendali. Kerusakan hutan diperparah lagi dengan maraknya perdagangan illegal dan pembalakan illegal (illegal trade and illegal logging) dan pembukaan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas yang dilakukan oleh pengusaha perkebunan, serta pengusaha pertambangan membuka kawasan-kawasan hutan. Berbagai masalah penyebab ini diimbangi dengan penegakan hukum yang masih kurang ketat.

 

2.    Indonesia berusaha mengharmonisasikan kebijakan nasional sesuai dengan panduan internasional mengenai tersedianya pasokan kayu tropis secara berkesinambungan, tetapi di lain pihak telah berkembang praktik illegal logging dan  illegal trade dalam upaya peningkatan perdagangan kayu tropis internasional. Oleh karena itu, Indonesia mengharapkan adanya kerjasama internasional dalam kerangka ITTO untuk dapat menyediakan bantuan program serta membantu mengatasi kedua permasalahan (illegal trade and illegal logging)  tersebut.

 3.    Keikutsertaan Indonesia dalam ITTO diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dalam membantu pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan mencari solusi atas masalah-masalah yang timbul, khususnya dalam perdagangan dan pemasaran kayu tropis.

 4.    Upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam mengelola kayu hutan tropis secara berkelanjutan, baik melalui kerjasama multilateral (ITTO) maupun kerjasama bilateral, diharapkan dapat diambil tindakan bersama dalam menegakkan hukum tentang hutan, penebangan illegal dan perdagangan internasional kayu dan produk dari kayu yang berasal dari sumber-sumber illegal.

 

2 thoughts on “REVIEW Manfaat International Tropical Timber Agreement (ITTA ) Bagi Indonesia

  1. Permisi, kenapa Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 1132/KPTS-11/2001 dan No. 292/MPP/Kep/10/2001 nya tidak ada?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s