Efektivitas Pencegahan Kebakaran Hutan

Oleh : Khulfi M Khalwani 1)

  • Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 1997/98 telah dianggap sebagai salah satu bencana lingkungan terburuk sepanjang abad karena dampak kerusakan hutan dan jumlah emisi karbon yang dihasilkan sangatlah besar (Glover dan Jessup 2002). Walau demikian, hingga saat ini kebakaran masih menjadi ancaman terutama saat musim kemarau. Terbukti pada tahun 2015 ini kebakaran hutan dan lahan telah melanda di beberapa provinsi yang menjadi langganan dan bahkan menimbulkan berbagai kerugian ekonomis baik dari kerusakan dan kehilangan nilai biofosik; dampak sosial lintas sektoral akibat perubahan lingkungan; dan munculnya biaya yang ditimbulkan akibat kebakaran seperti biaya pemadaman dan biaya restorasi/rehabilitasi.

Pada tahun 2014 sebenarnya juga terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, namun secara kuantitas luasnya lebih kecil dibandingkan tahun 2015 dan secara pemberitaan di media massa juga kurang menjadi isu yang menarik karena dikalahkan oleh topik berita Pemilu dan Pilpres. Meskipun sebenarnya dari data yang ada pada bulan September – Oktober 2014 beberapa maskapai penerbangan juga mengalami gangguan akibat dampak asap khususnya di lokasi penelitian yang penulis lakukan di Kalimantan Tengah.

Kebakaran bisa terjadi di dalam kawasan hutan (produksi, lindung, atau konservasi) dan di luar kawasan hutan (lahan milik perusahaan atau masyarakat), baik pada tanah mineral maupun gambut (Saharjo 1997; Page et al 2002; Syaufina 2008). Kebakaran hutan pada tipe tanah gambut jauh lebih sulit dipadamkan karena api dapat menyebar pada vegetasi dan bahan bakar lainnya di atas permukaan serta menjalar di dalam lapisan tanah gambut melalui proses pembaraan (Sumantri 2007). Proses pembaraan (smoldering) ini sulit diketahui penyebarannya secara visual namun besar dampaknya untuk kerusakan selanjutnya (Rein et al 2008).

Lebih dari 90 % penyebab kebakaran hutan dan lahan dipicu oleh aktifitas manusia. Banyak pihak yang dirugikan akibat kebakaran hutan namun banyak juga pihak yang diuntungkan oleh kejadian ini. Tampaknya hal inilah yang membuat kebakaran terus terjadi. Sebagai contoh tidak sedikit dari masyarat umum, termasuk aparat pemerintahan dan anggota Dewan juga memiliki areal lahan yang dibiarkan terbakar untuk selanjutnya dijadikan kebun sawit atau untuk dijual.

Berdasarkan trend data hotspot, dari sisi waktu dapat dilihat sejak tahun 2000 hingga tahun 2015 jumlah hotspot terbanyak terjadi pada bulan Juli – Oktober  di setiap tahun yang berarti potensi kejadian kebakaran hutan terbanyak juga berlangsung pada periode bulan ini. Oleh karena itu upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan seharusnya sudah dapat diantisipasi dan dianggarkan setiap tahunnya khususnya pada bulan Mei dan Juni sebelum memasuki periode puncak hotspot.

Dari sisi status lahan, kebakaran juga lebih banyak terjadi pada lahan milik perusahaan dan masyarakat, meskipun pada beberapa provinsi, kebakaran ekosistem gambut pada hutan negara juga terjadi. Secara statistik kerapatan hotspot tertinggi  ialah pada lokasi-lokasi yang tidak jauh dari akses jalan, sungai dan kanal. Hal ini dapat diartikan faktor aksesibilitas juga mempengaruhi terhadap jumlah hotspot. Program pemerintah Jokowi untuk menambah akses jalan hingga daerah perbatasan melewati kawasan hutan haruslah benar-benar dikawal agar kebakaran tidak terulang.

Dari sisi tren waktu langganan hotpot sudah diketahui. Dari sisi lokasi rawan kebakaran juga sudah diketahui. Lalu mengapa kebakaran ini tetap terjadi ?

Terlepas dari masalah politik bangsa antara dua koalisi besar yang dihubung-hubungkan dengan penyebab kebakaran pada tahun 2015 ini. Kenyataannya kebakaran hutan dan lahan sudah rutin terjadi hampir setiap tahun. Sehingga yang harus diperhatikan kedepannya adalah bagaimana skema pencegahan kebakaran hutan yang efektif baik dari segi  program dan alokasi anggaran maupun dari segi implementasi di lapangan.

Ketidaksingkronan antara penyebab kebakaran dan cara penanggulangannya terjadi di semua negara di dunia. Di Indonesia dan Brazil penyebab utama kebakaran adalah masalah sosial dan politik, namun prioritas rencana dan aksi penanggulangannya adalah teknis dan riset pemadaman kebakaran. Ketidaksingkronan ini ditengarahi melambatkan usaha penanggulangan kebakaran hutan (Carmenta et al 2011).

Kerugian kebakaran sangatlah besar secara ekonomi meliputi Kerusakan sumberdaya alam baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu, sektor transportasi, sektor kesehatan dan pendidikan masyarakat, sektor perikanan air tawar (sungai dan rawa gambut) dan ditambah dengan alokasi anggaran yang lebih besar lagi untuk upaya pemadaman kebakaran baik lewat darat maupun udara serta biaya restorasi dan rehabilitasi yang dilakukan. Jika nilai kerugian ekonomi ini dibandingkan dengan anggaran pencegahan kebakaran hutan yang dialokasikan mungkin bisa diibarat membandingkan ukuran buah semangka dengan ukuran bijinya.

Kawasan hutan di Indonesia cukup luas sedangkan SDM yang mengelola pada tingkat tapak bisa dikatakan terbatas, sehingga strategi kegiatan pencegahan kebakaran sebaiknya lebih memperhatikan lagi masalah penyebab kebakaran pada masing-masing lokasi.

Dengan digabungnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup seharusnya kedepannya Pemerintah berani menjamin bahwa kebakaran hutan tidak akan terjadi lagi. Srateginya ialah Pemerintah dan Anggota Dewan sebaiknya jangan “pelit” untuk mengalokasikan anggaran pencegahan kebakaran hutan yang mencakup upaya penguatan kapasitas SDM, pelibatan masyarakat, penguatan teknologi, penguatan anggaran siap pakai dan yang paling penting adalah penguatan kelembagaan pada intansi-instansi teknis terkait di tingkat tapak agar kegiatan pencegahan dapat berjalan lebih efektif.

Secara hukum sebaiknya pemerintah berani dengan tegas menidak perusahaan dan kontraktor pelaksana land clearing yang terbukti sengaja membakar dan secara ekonomi anggaran sebaiknya pemerintah juga berani mengalokasikan anggaran untuk memperbanyak kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat di sekitar lokasi rawan kebakaran, baik dalam bentuk penertiban hukum melalui operasi gabungan maupun pemberdayaan melalui bantuan modal (insentif) yang adil dan transparan apabila masyarakat bisa menjamin untuk tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah sekitar pemukiman mereka.AREA Bekas Terbakar di Bantutung Palangka Raya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s