INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pemahaman akan kualitas lingkungan hidup penting dipahami guna mendorong semua pemangku kepentingan (stakeholder) melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkepentingan guna  mempermudah masyarakat awam dan para pengambil keputusan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk memahami kualitas lingkungan hidup Indonesia. Oleh karenanya, KLHK mengembangkan suatu indeks lingkungan berbasis provinsi sejak 2009 yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks ini diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, atau sebaliknya.

Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, indeks dapat membantu dalam penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan sebagaimana diindikasikan oleh angka indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Studi-studi tentang kualitas lingkungan berbasis indeks sudah banyak dilakukan oleh perguruan tinggi di luar negeri, seperti Columbia University yang menghasilkan Environmental Sustainability Index (ESI) dan Virginia Commonwealth University yang menghasilkan Environmental Quality Index (EQI). Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) untuk 30 ibukota provinsi sejak 2007. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan
Dannish International Development Agency (DANIDA) juga mulai mengembangkan indeks lingkungan berbasis provinsi yang pada dasarnya merupakan modifikasi dari Environmental Performance Index (EPI) pada tahun 2009. EPI sendiri merupakan studi yang dipublikasikan oleh Yale University dan Columbia University yang berkolaborasi dengan World Economic Forum dan Joint Research Center of the European Commission pada tahun 2008.

Sesuai dengan Rancangan RPJMN bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup
diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 Bidang Lingkungan Hidup :

1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca :  dari 15,5%  (baseline tahun 2014) menjadi  26,0% pada tahun 2019
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : dari nilai 63,0 – 64,0 (baseline tahun 2014) menjadi 66,5 – 68,5 pada tahun 2019
3. Penambahan luas Rehabilitasi Hutan dari 2 juta ha pada tahun 2014 bertambah seluas 750 ribu ha sampai tahun 2019.

toraja

Indonesia Cantik : Tana Toraja

Iklan

Peacock & Bull on Ujungkulon

banteng dan merak

Japanese tourist and local guide are watching for Peacock and the Wild Ox of Java on Ujungkulon National Park

Berkunjung ke cidaon – berseberangan dengan pulau peucang di Taman Nasional Ujung Kulon anda akan bisa mengamati secara langsung kehidupan banteng liar dan merak di savana ^^

 

forest seed sower it was called orangutan

Sang penabur benih hutan itu kami sebut Orangutan

Photo : Khulfi M Khalwani

pakan 2

Diospyros bornensis, salah satu makanan orangutan di hutan rawa gambut Sebangau

pakan 4

Manggis hutan  Garcinia sp (Photo : Khulfi M Khalwani)

pakan 3

Biji-bijian yang barusaja diludahkan oleh Orangutan setelah daging buahnya dikunyah (Photo : Khulfi M Khalwani)

fruit seeds were recently removed from his mouth after chewing by Orangutan

 

 

 

the impact of forest fires on orangutans

Dampak Kebakaran Hutan Gambut terhadap Orangutan (Pongo pygmaeus)

Photo by : Khulfi M Khalwani (langitborneo@gmail.com)

DSCF4255

Kebakaran hutan mengakibatkan banyak spesies tumbuhan yang menjadi bahan makanan orangutan dan tempat bersarang menjadi berkurang…

Forest fires resulted in many species of plants into food orangutans and nesting places to be reduced

Orangutan adalah primata arboreal. Mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di pohon.

Orangutans are arboreal primates. They spend most of their lives in trees.

Kebakaran Hutan mengancam kehidupan orangutan untuk jangka panjang.

Forest fires threaten the lives of orangutans for the long term.

DSCF4260

Bekas sarang Orangutan yang tersisa pada area bekas terbakar di Taman Nasional Sebangau (Photo : Khulfi M Khalwani)

Former of orangutan nests remaining in the burnt area in Sebangau National Park.

Kegiatan pencegahan kebakaran hutan harus menjadi prioritas dan disesuaikan dengan akar masalah penyebab kebakaran.

Forest fire prevention activities must be a priority and adapted to the root of the problem causing fire.

sarang5

Salah satu sarang Orangutan kelas A di Taman Nasional Sebangau (Photo : Khulfi M Khalwani)

Peat Forest Fires Impact at the Fisheries Sector

Dampak Kebakaran Hutan Gambut Pada Sektor Perikanan

(Foto : Khulfi M Khalwani)

 

DSCF4527

Pondok nelayan di Sungai Sebangau – Kalimantan Tengah

fishing huts in Sebangau River

DSCF4279

Ikan Kanibal – Ikan Toman = Salah satu jenis ikan yang ada di Rawa Gambut Sebangau

 

One of the fish species in Sebangau Peat Swamp Forest – Central Borneo

a ikan

Salah seorang nelayan yang mengeluhkan semakin menurunnya hasil tangkapan ikan di sungai Sebangau  Kalimantan Tengah

A fisherman who complained about the decline in fish catches in the river Sebangau Central Kalimantan

 

DSCF3425

Wawancara dengan salah satu pengepul ikan dari para Nelayan di Desa Kereng Bengkirai, Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Interview with one of the collectors of fish from the fisherman in the village of Kereng Bengkirai, Palangkaraya, Central Kalimantan

DSCF3420

Saat musim kemarau dan terjadi kebakaran banyak nelayan yang tidak bisa mencari ikan. Selain karena hasil  tangkapan yang menurun aksesibilitas juga menjadi sulit

During the dry season and there is a fire many fishermen are not able to find fish. In addition because of declining catches accessibility also be difficult

Efektivitas Pencegahan Kebakaran Hutan

Oleh : Khulfi M Khalwani 1)

  • Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 1997/98 telah dianggap sebagai salah satu bencana lingkungan terburuk sepanjang abad karena dampak kerusakan hutan dan jumlah emisi karbon yang dihasilkan sangatlah besar (Glover dan Jessup 2002). Walau demikian, hingga saat ini kebakaran masih menjadi ancaman terutama saat musim kemarau. Terbukti pada tahun 2015 ini kebakaran hutan dan lahan telah melanda di beberapa provinsi yang menjadi langganan dan bahkan menimbulkan berbagai kerugian ekonomis baik dari kerusakan dan kehilangan nilai biofosik; dampak sosial lintas sektoral akibat perubahan lingkungan; dan munculnya biaya yang ditimbulkan akibat kebakaran seperti biaya pemadaman dan biaya restorasi/rehabilitasi.

Pada tahun 2014 sebenarnya juga terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, namun secara kuantitas luasnya lebih kecil dibandingkan tahun 2015 dan secara pemberitaan di media massa juga kurang menjadi isu yang menarik karena dikalahkan oleh topik berita Pemilu dan Pilpres. Meskipun sebenarnya dari data yang ada pada bulan September – Oktober 2014 beberapa maskapai penerbangan juga mengalami gangguan akibat dampak asap khususnya di lokasi penelitian yang penulis lakukan di Kalimantan Tengah.

Kebakaran bisa terjadi di dalam kawasan hutan (produksi, lindung, atau konservasi) dan di luar kawasan hutan (lahan milik perusahaan atau masyarakat), baik pada tanah mineral maupun gambut (Saharjo 1997; Page et al 2002; Syaufina 2008). Kebakaran hutan pada tipe tanah gambut jauh lebih sulit dipadamkan karena api dapat menyebar pada vegetasi dan bahan bakar lainnya di atas permukaan serta menjalar di dalam lapisan tanah gambut melalui proses pembaraan (Sumantri 2007). Proses pembaraan (smoldering) ini sulit diketahui penyebarannya secara visual namun besar dampaknya untuk kerusakan selanjutnya (Rein et al 2008).

Lebih dari 90 % penyebab kebakaran hutan dan lahan dipicu oleh aktifitas manusia. Banyak pihak yang dirugikan akibat kebakaran hutan namun banyak juga pihak yang diuntungkan oleh kejadian ini. Tampaknya hal inilah yang membuat kebakaran terus terjadi. Sebagai contoh tidak sedikit dari masyarat umum, termasuk aparat pemerintahan dan anggota Dewan juga memiliki areal lahan yang dibiarkan terbakar untuk selanjutnya dijadikan kebun sawit atau untuk dijual.

Berdasarkan trend data hotspot, dari sisi waktu dapat dilihat sejak tahun 2000 hingga tahun 2015 jumlah hotspot terbanyak terjadi pada bulan Juli – Oktober  di setiap tahun yang berarti potensi kejadian kebakaran hutan terbanyak juga berlangsung pada periode bulan ini. Oleh karena itu upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan seharusnya sudah dapat diantisipasi dan dianggarkan setiap tahunnya khususnya pada bulan Mei dan Juni sebelum memasuki periode puncak hotspot.

Dari sisi status lahan, kebakaran juga lebih banyak terjadi pada lahan milik perusahaan dan masyarakat, meskipun pada beberapa provinsi, kebakaran ekosistem gambut pada hutan negara juga terjadi. Secara statistik kerapatan hotspot tertinggi  ialah pada lokasi-lokasi yang tidak jauh dari akses jalan, sungai dan kanal. Hal ini dapat diartikan faktor aksesibilitas juga mempengaruhi terhadap jumlah hotspot. Program pemerintah Jokowi untuk menambah akses jalan hingga daerah perbatasan melewati kawasan hutan haruslah benar-benar dikawal agar kebakaran tidak terulang.

Dari sisi tren waktu langganan hotpot sudah diketahui. Dari sisi lokasi rawan kebakaran juga sudah diketahui. Lalu mengapa kebakaran ini tetap terjadi ?

Terlepas dari masalah politik bangsa antara dua koalisi besar yang dihubung-hubungkan dengan penyebab kebakaran pada tahun 2015 ini. Kenyataannya kebakaran hutan dan lahan sudah rutin terjadi hampir setiap tahun. Sehingga yang harus diperhatikan kedepannya adalah bagaimana skema pencegahan kebakaran hutan yang efektif baik dari segi  program dan alokasi anggaran maupun dari segi implementasi di lapangan.

Ketidaksingkronan antara penyebab kebakaran dan cara penanggulangannya terjadi di semua negara di dunia. Di Indonesia dan Brazil penyebab utama kebakaran adalah masalah sosial dan politik, namun prioritas rencana dan aksi penanggulangannya adalah teknis dan riset pemadaman kebakaran. Ketidaksingkronan ini ditengarahi melambatkan usaha penanggulangan kebakaran hutan (Carmenta et al 2011).

Kerugian kebakaran sangatlah besar secara ekonomi meliputi Kerusakan sumberdaya alam baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu, sektor transportasi, sektor kesehatan dan pendidikan masyarakat, sektor perikanan air tawar (sungai dan rawa gambut) dan ditambah dengan alokasi anggaran yang lebih besar lagi untuk upaya pemadaman kebakaran baik lewat darat maupun udara serta biaya restorasi dan rehabilitasi yang dilakukan. Jika nilai kerugian ekonomi ini dibandingkan dengan anggaran pencegahan kebakaran hutan yang dialokasikan mungkin bisa diibarat membandingkan ukuran buah semangka dengan ukuran bijinya.

Kawasan hutan di Indonesia cukup luas sedangkan SDM yang mengelola pada tingkat tapak bisa dikatakan terbatas, sehingga strategi kegiatan pencegahan kebakaran sebaiknya lebih memperhatikan lagi masalah penyebab kebakaran pada masing-masing lokasi.

Dengan digabungnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup seharusnya kedepannya Pemerintah berani menjamin bahwa kebakaran hutan tidak akan terjadi lagi. Srateginya ialah Pemerintah dan Anggota Dewan sebaiknya jangan “pelit” untuk mengalokasikan anggaran pencegahan kebakaran hutan yang mencakup upaya penguatan kapasitas SDM, pelibatan masyarakat, penguatan teknologi, penguatan anggaran siap pakai dan yang paling penting adalah penguatan kelembagaan pada intansi-instansi teknis terkait di tingkat tapak agar kegiatan pencegahan dapat berjalan lebih efektif.

Secara hukum sebaiknya pemerintah berani dengan tegas menidak perusahaan dan kontraktor pelaksana land clearing yang terbukti sengaja membakar dan secara ekonomi anggaran sebaiknya pemerintah juga berani mengalokasikan anggaran untuk memperbanyak kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat di sekitar lokasi rawan kebakaran, baik dalam bentuk penertiban hukum melalui operasi gabungan maupun pemberdayaan melalui bantuan modal (insentif) yang adil dan transparan apabila masyarakat bisa menjamin untuk tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah sekitar pemukiman mereka.AREA Bekas Terbakar di Bantutung Palangka Raya